Pempus Larang Semua Transportasi Umum, LSM Rorano Desak Pemprov Malut Lakukan Ini

oleh -95 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Pemerintah pusat secara resmi menutup semua moda trasportasi umum antar daerah mulai hari Jumat, 24 April 2020 besok.

Itu artinya secara resmi tidak ada lagi penerbangan pesawat komersil dalam negeri mulai malam ini hingga 1 Juni 2020.

Kapal laut, kereta api dan transportasi darat juga dilarang. Yang dikecualikan adalah untuk kebutuhan medis, logistik dan kepentingan kedaruratan.

Terkait keputusan tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rorano Maluku Utara melihat ada beberapa konsekwensi logis dari pemberlakuan larangan ini untuk Maluku Utara yang hatus disegerakan.

Direktur LSM Rorano Maluku Utara, Asghar Saleh mengatakan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara sudah harus mulai memikirkan kemungkinan menyewa pesawat militer untuk membawa hasil pemeriksaan Swab Test atau PCR ke Makassar.

Baca Juga  Ini Deretan Seleb yang Sempat Jadi 'Buzzer' RUU Ciptaker di Medsos

“Tiga minggu lalu kami sudah meminta perhatian serius untuk membangun labodatorium sendiri di Ternate meskipun biayanya sangat mahal. Namun no respons dan berpikir jangka pendek seolah-olah coronavirus yang sudah jadi pandemi ini tak berkepanjangan”, ujarnya.

LSM Rorano Maluku Utara minta Pemerintah Provinsi agar fokuslah ke penanganan kesehatan lokal secara serius.

Asghar bilang, sudah ada 14 kasus positif yang jika dihitung secara eksponensial maka jumlah kasus lokal sudah sangat banyak namun belum terdata. Bisa jadi sudah ada local transmitter yang belum diketahui.

“Penegakan diagnostik sebagai kebutuhan memutus rantai penularan jadi masalah serius karena kita tak punya laboratorium dan pesawat juga tidak terbang”, katanya.

Baca Juga  Mahasiswa STAINIM Sidoarjo Galang Dana Korban Gempa Ambon

Asghar Saleh juga meminta pemerintah Provinsi Maluku Utara agar mulailah mengeser petugas di pintu pintu masuk karena sudah tidak ada orang yang datang ke Maluku Utara.

“Kami juga meminta gubernur segera meresufle kembali Gugus Tugas agar ramping dan efisien. Jika tak punya keahlian khusus sebaiknya dikurangi hingga bisa menghemat anggaran atau alihkan ke pemberdayaan ekonomi lokal”, ungkapnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta agar segera menetapkan skema ekonomi dan sosial secara terukur dan nyata sehingga dampak “lokdown” ini bisa diminimalisir.

“Contoh kecilnya adalah teman teman yang bekerja di bandara sebagai porter dll atau para buruh di pelabuhan yang sudah pasti kehilangan pekerjaan harian”, pungkas Asghar. (red)