Pemuda Muhammadiya: Sikap Jokowi Terhadap Draf Revisi UU KPK Merupakan Jalan Tengah

oleh -43 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sudah dipastikan di revisi setelah Presiden menyetujui revisi inisiatif , meskipun Presiden memberikan catatan-catatan penting secara substansial.

Ketua Hukum dan HAM Pimpinan Pusat menilai catatan Presiden terhadap Draf revisi UU merupakan jalan tengah ditengah polemik antara pihak yang pro maupun kontra.

“Saya pikir catatan Presiden terhadap Draf revisi UU inisiatif tersebut merupakan jalan tengah ditengah polemik antara pihak yang pro maupun kontra, yang menarik poin dari Presiden Jokowi adalah pengawas yang akan dipilih oleh Presiden. Yang saya tangkap dari poin itu adalah Presiden akan memimpin langsung pemberantasan korupsi dan hal itu sejalan dengan usulan kami karenanya kami sangat mendukung langkah Presiden.,” kata Razikin di Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Baca Juga  Anggota DPRD Kepuluan Sula Masuk DPO Jaksa

, kata Razikin, menunggu komitmen apakah akan tetap berpegang pada draf yang mereka usulkan itu atau tidak.

“Tinggal kita lihat saja perkembangannya nanti. Yang terpenting bagi kami di , bahwa baik eksekutif maupun legislatif dapat mendudukkan persoalan revisi UU 30/2002 itu dalam kerangka efektivitas dan soliditas semua lembaga Negara melawan kejahatan korupsi,” ujarnya.

Namun, lanjutnya, kurang tepat jika pembahasan revisi UU tersebut dilakuakn oleh sekarang yang akan segera berakhir periodenya. “Presiden seharunya bisa menunda pembahasan dengan menunggu pelantikan yang baru nanti oktober, sehingga ada jeda waktu yang cukup karena ini merupakan hal yang fundamental bagi masa depan Bangsa kita” harapnya.

Sebelumnya, Presiden dalam konperensi Pers di Istana Negara Merdeka menolak empat poin usulan . Pertama, Jokowi menyatakan tak setuju jika harus mendapatkan izin pihak luar ketika ingin melakukan penyadapan. Menurutnya, cukup memperoleh izin internal dari Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan.

Baca Juga  Sopir Angkot dan Tukang Ojeg di Kepsul Dapat Bantuan Rp600 Ribu

Kedua, Jokowi tidak setuju penyelidik dan penyidik hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan. Ia menyatakan bahwa penyelidik dan penyidik bisa juga berasal dari unsur aparatur sipil negara (ASN).
Ketiga, Jokowi mengatakan tak setuju wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam melakukan penuntutan. Menurutnya, sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik sehingga tidak perlu diubah lagi.

Keempat. Jokowi menyatakan tidak setuju pengalihan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari lembaga antirasuah kepada kementerian atau lembaga lainnya.

Jokowi mengaku sudah mendengarkan masukan dari sejumlah pihak, baik dari masyarakat, pegiat antikorupsi, akademisi, serta tokoh-tokoh bangsa terkait dengan revisi UU . Mantan wali kota Solo itu menyatakan terus mengikuti perkembangan rencana revisi UU ini.

Baca Juga  Antisipasi Perkembangan Situasi Kamtibmas, Brimob Polda Maluku Gelar Apel Kesiapsiagaan

Ia pun telah menugaskan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin untuk mewakili pemerintah membahas rancangan undang-undang atas perubahan UU bersama .(rtl/red/akurat)