Pengamat: NKRI Sudah Jadi Negara Kepolisian Republik Indonesia

oleh -835 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Terpilihnya Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Firli Bahuri menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023, oleh Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta, Senin (16/9/2019), memicu sejumlah pihak mendesak Firli mundur dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Sentimen negatif terhadap Polri kembali mengemuka lantaran beberapa tahun terakhir, sejumlah jenderal polisi juga menduduki jabatan strategis di lembaga selain kepolisian.

Satu di antara yang sempat menyedot perhatian publik adalah Jenderal (Purn) Budi Gunawan. Ia pernah jadi tersangka kasus rekening gendut Polri yang diusut KPK. Setelah gagal menjadi Kapolri, Budi kini menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Begitu juga dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang kini dikepalai polisi, Komjen Suhardi Alius. Ia menjabat sejak 2016, menggantikan Tito Karnavian yang dilantik menjadi Kapolri.

Hal serupa terjadi di Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dipimpin Irjen Heru Winarko. Sebelum memimpin BNN, Heru pernah menjadi staf Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan bidang Ideologi dan Konstitusi serta Deputi Penindakan KPK.

Baca Juga  Bank Mandiri Tutup 92 Kantor Cabang, Ada Apa?

Sebelum dipimpin Heru, BNN dikepalai Budi Waseso yang kini menjabat Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog).

Di kementerian, mantan Wakapolri Komjen Syafruddin kini jadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Di Kementerian Hukum dan HAM, ada Irjen Ronny Sompie yang menjabat Dirjen Imigrasi. Termasuk Komjen Setyo Wasisto yang menjadi Irjen Kementerian Perindustrian.

Tak hanya itu, ada juga Irjen Pudji Hartanto sebagai Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan di Kementerian Tenaga Kerja ada Irjen Sugeng Priyanto menjabat Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Begitu juga di Kementerian Perdagangan, ada Irjen Syahrul Mamma yang menjabat Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Dalam urusan diplomasi, ada Irjen Iza Fadri yang menjadi Dubes RI untuk Myanmar, juga Irjen Amhar Azeth, Dubes RI untuk Moldova.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian sempat mengaku pusing lantaran banyak perwira calon jenderal, tapi tak bisa jadi jenderal akibat menganggur atau tak punya jabatan.

Baca Juga  Mirip Krisis 1998, Ekonomi RI Diproyeksi Sulit Kembali ke Kondisi Pra-Pandemi Covid-19

Kini, sebut Tito, total jenderal di Polri ada 299 orang, dan hanya 176 yang menduduki jabatan struktural. Sedangkan untuk anggota Polri yang belum mendapatkan jabatan meskipun sudah selesai sekolah sebanyak 414 orang.

Pasal 28 ayat 3 UU Nomor 2/2002 tentang Polri, mengatur bahwa anggota Polri tidak boleh menduduki jabatan di luar kepolisian.

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian,” demikian bunyi pasal tersebut.

Sementara itu, peneliti militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menyoroti potensi Indonesia menjadi negara polisi. Hal itu ditunjukkan dengan semakin banyaknya perwira polisi yang menduduki posisi tinggi di lembaga pemerintahan.

“Negara polisi atau NKRI (Negara Kepolisian Republik Indonesia) adalah suatu kondisi negara di mana penguasa memelihara kekuasaan dengan jalan mengawasi, menjaga, dan mencampuri lapangan kehidupan rakyat dengan alat kekuasaan,” ujar Khairul, Rabu (18/9).

Contoh negara polisi ini, kata dia, adalah Indonesia di masa Hindia Belanda. Khairul lantas menyoroti keriuhan polemik proses seleksi capim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan proses revisi UU lembaga antirasuah ini.

Dia menyebut ruler appointed police alias jenis polisi pemerintah seperti Polri itu jadi seolah ditakdirkan untuk sulit berjarak dengan kekuasaan. Ini juga kultur warisan yang mereka dapat, terutama selama 32 tahun berada dalam payung lembaga yang bernama ABRI.

Belum lagi kondisi Kepolisian di Indonesia yang selalu disorot masyarakat akan kinerjanya, kasus rekening gendut Polri dan lainnya, apakah mereka bisa bertindak adil?

“Sejumlah jenderal polisi, baik yang masih aktif maupun pensiunan, bahkan bermunculan di tengah pusaran kekuasaan dan diyakini ikut menjadi pilar-pilar penopangnya melalui lembaga-lembaga negara dan pemerintahan,” tambahnya.

Patut disayangkan di Rezim Jokowi ini, semuanya dipercayakan kepada Kepolisian yang pada akhirnya sangat berbahaya jika polisi menguasai negeri ini.

Dimana saat ini, tingkat kepercayaan publik akan institusi Polri sangat anjlok dan sering bersikap tidak adil pada masyarakat. (red)

Baca Juga  Memasuki Tahun Politik, Ini Pesan Zulfahri untuk Warga Kepuluan Sula
Infografik: Jenderal polisi dalam lingkaran birokrasi