Pengawasan Partisipatif Urgen di Pemilu 2024

oleh -34 views

Porostimur.com, Tidore – Pengawasan partisipatif berbasis masyarakat penting menjadi perhatian bersama menjelang pemungutan dan penghitungan suara pada 14 Februari 2024 mendatang.

Sebagaimana Pemilu ini, merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat secara Luber dan Jurdil untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin di lembaga Legeslatif dan Eksekutif.

Kepada porostimur.com, mantan Ketua Bawaslu Kota Tidore Kepulauan Bahrudin Tosofu, mengatakan, terkait Pemilu ini, diksanakan dalam 5 tahun sekali dengan memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI , DPD RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota.

“Pemilu terdapat 5 warna surat suara yaitu, warna abu-abu untuk Presiden dan Wakil Presiden, warna untuk DPD, warna kuning untuk DPR RI, warna biru untuk DPRD Provinsi, dan warna hijau untuk DPRD Kabupaten/Kota,” papar Kudin, sapaan akrabnya, Rabu (7/2/2024).

Sebagai mantan ketua, Bahrudin menjelaskan, dalam fakta-fakta hasil Pemilu sebelumnya, banyak pejabat terjerat hukum, mulai dari pemimpin partai,maupun DPRD dengan berbagai jenis.

Misalkan, dari Caleg, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan kami panggil untuk meminta keterangan sesuai peraturan yang dilanggar.

“Kalau ASN, kami sebelumnya diproses dan direkomendasikan ke KSN,” terangnya.

Bahrudin bilang, ada juga kinerja dari Parlemen terlihat buruk, yang salah satunya rapat tidak penuhi qorum, tidur dalam forum,agregasi tidak memadai, maupun pengawasan terhadap masyarakat terbilang lemah yang berdampak kepada kebijakan tidak pro terhadap rakyat.

Baca Juga  Pemkot Gelar Silaturahmi dan Dialog Bersama Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Melihat gaya parlemen seperti ini, kebijakan eksekutif dan legeslatif ini, hanya mengakumodasi kelompok. Kemudian, akan berjejaring dan membangun poros baru demi kepentingan pribadi.

Dari sini, terjadi kolusi dengan penguasa dengan pengusaha yang sering bermain dibawah meja sehingga mengakibatkan Pemilu terkandas lewat praktek ketidakjujuran dalam berdemokrasi.

“Tak hanya itu, ada politik dinasti terus merajalela, hingga mengakibatkan korban Pemilu terus bertambah di semua dunia kerja,” ucapnya.

Keberlanjutan dari fakta tersebut, membuat politik uang tak terbendung dari Pilkada hingga Pemilu masih saja dipakai dan dimanfaatkan menjelang Pemilihan. Bahkan, terbawa dengan politik SARA,nepotisme sampai aparat negara bersikap tidak netral.

“Aparatur Sipil cenderung berpihak, dan partai politik memanfaatkan fasilitas negara untuk melakukan kampanye secara terbuka,” jelas Kudin.

Sementara, Pemilu dalam prespektif pengawasan Pemilu, perlu ada pengawasan di setiap tahapan yang dilakukan dari Bawaslu dan jajarannya, serta partisipasi publik.

Dalam pengawasan, ia bilang, dilakukan agar potensi pelanggaran dapat dicegah. Tetapi, jika terjadi tetap maka perlu diproses sesuai aturan yang berlaku.

Baca Juga  Kakek 72 Tahun di Ambon Ditemukan Membusuk di Dalam Kamar

Misalnya, kita temui dalam fakta pengawasan pemilu, pertama, ada bukan isu prioritas, tentunya dianggap tidak penting, karena tidak menjadi perhatian dan berkaitan langsung dengan tugas dang fungsi pengawasan.

Kedua, masyarakat enggan, sebab yang dimaksud yaitu, keterlibatan masyarakat terlihat sangat rendah dalam pengawasan pemilu.

Ketiga, ormas yang apatis ini, tidak memiliki agenda secara terencana dan sistematis dalam pengawasan pemilu.

“Selama saya menjabat, belum ada satu OKP yang melakukan demonstrasi terkait pengawasan Bawaslu. Atau mengkritik terkait kebijakan kami, yang dianggap belum memberi informasi temuan pelanggaran secara spesifik,” tuturnya.

Ke empat, dunia pendidikan selalu abai, terhadap edukasi tentang pemilu, terutama pada pengawasan pemilu. Maka dari itu, peran mahasiswa penting terus diberi penguatan kapasitas terhadap abdet kondisi pemilu.

Kelima, media massa terbelah, secara terbuka yang diperlihatkan dalam setiap Pemilu, betul-betul tidak netral dalam pemberitaan soal Pemilu, termasuk pelanggaran pemilu.

Ke enam, banyak celah hukum dan regulasi, bahwa banyak kasus yang kami tindaklanjuti, karena ada celah dalam regulasi yang akhirnya belum sampai ke tingkat pemberhentian secara tertulis, walaupun teguran lisan sebagai bahan evaluasi.

Baca Juga  Hari Terakhir Rapat Pleno Tingkat Kabupaten, KPU Kepulauan Sula Harap Bisa Tuntas

Ketujuh, dianggap hanya petugas pengawas, yang diekspetasi oleh pengawas lain, bahwa mereka mampu mengawasi seluruh proses di seluruh wilayah.

Kedelapan, dunia usaha cuek, tentu ini diarahkan kepada para pelaku ekonomi yang sengaja tidak peduli terhadap pemilu, sehingga pengawasan pemilu ditujukan kepada pengawas pemilu.

Kesepuluh, komitmen pemerintah lemah, berkaitan dengan tidak ada program dari Kementerian, lembaga negara, dan BUMN tentang pengawasan pemilu dalam setiap momentum pemilu berlangsung.

Dengan demikian, sesungguhnya urgensi pengawasan pemilu partisipatif, selain menjadi pendidikan politik bagi semua, membantu preferensi dalam memilih dan membantu memperbaiki kualitas demokrasi.

Hal serupa itu, akan membawa ouput pengawasan pengawasan pemilu partisipatif yang akan secara kesadaran membentuk jejaring kerjasama antar simpul relawan dengan Bawaslu dalam pengawasan pemilu.

“Maka dari itu, strategi pelibatan masyarakat, sudah tentu membuat edukasi dan kaderisasi, berjejaring dan bekerjasama, fasilitas pengawasan, dan inovasi pengawasan penting ditingkatkan,” harapnya. (Mansyur Armain)

Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News

No More Posts Available.

No more pages to load.