Pengeroyokan anggota Panwas, tuai kritikan pedas Bawaslu-Kaum Perempuan

oleh -125 views
Link Banner

@Porostimur.com | Ambon : Anggota Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu Desa Lorwembun, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Benedikta Yanubi, babak belur dikeroyoki anggota keluarga salah satu anggota calon legislatif (caleg) DPRD Kabupaten MTB, Seprianus Bomaris.

Pengeroyokan ini dilakukan istri caleg dimaksud, Maria Rumajak dan anaknya, Elisabet Bomaris, di Desa Lorwembun, Senin (25/2), pukul 20.30 Wit.

Pengeroyokan ini didasari temuan Yanubi akan dugaan pelanggaran oleh Bomaris, berupa pembagian bingkisan Natal dan Tahun Baru 2019 lalu.

Tindakan Bomaris sendiri, melanggar UU Nomor  7 tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 280 ayat 1 huruf J dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 523 ayat 1 dan Pasal 280 ayat 7 huruf J.

Atas pengeroyokan terhadap anggota Panwas Desa Lorwembun ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku dan kaum perempuan yang tergabung dalam Solidaritas Penegakan Hak Perempuan Maluku, menyatakan sikapnya, di Kantor Bawaslu Maluku-Ambon, Selasa (26/2).

Baca Juga  Sejumlah Alumni ITB Kunjungi Pendiri KAMI Syahganda

Selain mengutuk keras aksi dimaksud, Bawaslu Maluku dan kaum perempuan menyatakan aksi ini melanggar HAM sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Aksi dimaksud, merupakan upaya yang sistematis untuk melemahkan penegakan hukum Pemilu dan upaya menghalang-halangi penegakan keadilan Pemilu serta mencederai harkat martabat Lembaga Pengawas Pemilu.

Begitupun Polda Maluku yang membawahi Polres MTB, diminta menguisut tuntas aktor dimaksud serta menindak tegas pelaku aksi dimaksud.

Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diminta memberikan perlindungan kepada keluarga korban, serta Komnas HAM Perwakilan Maluku pun diminta melakukan investigasi dan monitoring terhadap kasus ini.

Masyarakat sipil juga dihimbau untuk bekerjasama melawan segala bentuk kekerasan kemanusiaan, khususnya terhadap perempuan, yang merupakan kejahatan luar biasa dan kejahatan kemanusiaan.

Baca Juga  Kas Keliling I 2019, BI Selipkan Kegiatan Bantuan Pendidikan dan Sosial

Tak ayal, Bawaslu Maluku dan Solidaritas Penengakan Hak Perempuan juga meminta dukungan Komnas Perempuan Nasional terhadap kasus dimaksud.

Kedua organisasi berbeda aliran ini juga menekankan bahwa dengan diproses hukumnya kasus dimaksud, memberikan penegasan dan pembelajaran baik bagi penyelengara agar konsisten dalam pengawasan penyelengaraan pemilu.

Begitupun perempuan, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sama haknya dengan yang Iain, serta segala bentuk kekerasan bagi perempuan di ranah public harus dihentikan.

Begitupun masyarakat sipil digerakkan dalam mengawal seluruh proses ini sampai tuntas, sehingga memberikan rasa adil bagi kaum perempuan yang bekerja di ranah publik.

Pernyataan Sikap tegas ini ditandatangani Bawaslu Maluku, di antaranya Abdullah Ely, Paulus Titaley, Thomas T. Wakanno, Astuty Usman dan Subair.

Baca Juga  Pemilu 2024 Digelar Serentak, Rumra: Banyak Yang Harus Disiapkan

Sementara Solidaritas Penegakan Hak Perempuan Maluku diwakili Fatayat NU Maluku, Hilda Rolobessy, BKMT, Suhartini, Yayasan Peduli Inayoma Maluku Other Party, Muslimat Alwashliyah, Nureni, Kohati Badko HMI, Habiba Tomia, PZPZA Provinsi Maluku, Ade Ohello, Kohati HMI Ambon, Nurdin Tuankotta, Fatayat NU Ambon, Hadijah Erik, Komnas HAM Maluku, Linda Holle, Yayasan Welang Perempuan Maluku, Daniella Loupatty dan Yayasan Arika Mahina Maluku, Ina Soselissa. (keket)