Pengusutan Dugaan Korupsi DAK Afirmasi 2018, Butuh Keseriusan Polres Aru

oleh -199 views
Link Banner

Porostimur.com | Dobo: Kepolisian Resor Kepulauan Aru kabarnya sedang mengusut kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi tahun 2018 sebesar Rp15.594.000.000.

Anggaran belasan miliar yang sesuai rencana membangun sejumlah infrastruktur, gawenya Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru, ini tiba-tiba dialihfungsikan, diduga atas permintaan Bupati Aru, Johan Goangga.

Sesuai rencana, anggaran itu untuk pembangunan dermaga pelabuhan rakyat di Desa Jerol (Rp 8. 864. 300. 000) pembangunan tambatan perahu Desa Jabulenga Rp. 1.400.000.00,-, pembangunan tambatan perahu Desa Warloy Rp. 1.400.000.00,- dan pembangunan tambatan perahu Desa Langhalau, Rp. 1.400.000.00.

Empat pembangunan jembatan di wilayah itu memakan anggaran Rp13.064.300.000. Kemudian ditambah pengadaan tiga unit mobil sebesar Rp1.750.000.000 di Desa Longgar dan Meror masing-masing dua unit, sedangkan di Desa Wokam satu unit. Sementara anggaran penunjang lainnya sebesar Rp.779.700.000.

Di tengah perjalanan kemudian, anggaran tersebut diambil alih oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru. Anggaran itu dialihkan untuk proyek jalan lingkar Pulau Wamar. Padahal, lelang untuk dermaga di Desa Jerol Kecamatan Aru Selatan, sudah berjalan.

Baca Juga  DPR Kota Ternate Minta PDAM Perbaiki Kinerja

“Dengan demikian telah terjadi kerugian negara sebesar kurang lebih Rp 600 juta,” kata sumber terpercaya kepada media ini di Dobo, kemarin.

Dia menambahkan, untuk pembangunan jalan lingkar Pulau Wamar yang merupakan lokasi tempat wisata ini hanya menghabiskan anggaran sebesar kurang lebih Rp13 miliar. “Lalu anggaran sisanya kemana? Diduga telah dibagi-bagi dalam bentuk fee,” duga sumber tersebut.

Peralihan anggaran itu, lanjut dia sesuai permintaan Bupati kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 4 Januari 2018. Sebab, alasannya, anggaran infastruktur jalan di Aru minim.

“Kan harus tunggu APBD perubahan dulu baru bisa dialihkan. Tapi ini langsung dialihkan untuk PUPR, tanpa ada perubahan APBD,” jelasnya.

Baca Juga  Siti Zuhro Ungkap Alasan Mengapa RUU HIP Patut Ditolak

Sekedar untuk diketahui publik bahwa, kasus ini ditangani pihak Satreskrim Polres Aru sejak awal September 2019 Ialu, dengan memintai keterangan dari sejumlah saksi yang dianggap mengetahui perjalanan proyek itu selanjutnya dinaikan statusnya ke tingkat Penyidikan (Dik).

Peningkatan status kasus ini ke Dik, berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan media ini dari sumber terpercaya, setelah oleh Penyidik bolak-balik ke Jakarta guna memintai keterangan kepada sejumlah Pejabat di Kemendes dan Bappenas RI.

Dikatakan oleh sumber yang enggan disebutkan jatih dirinya dalam pemberitaan ini bahwa, jika oleh Penyidik kemudian menaikah status kasus ini ke Penyidikan pertanda sudah memiliki bukti awal kuat yang mengarah pada indikasi tindak Pidana.

Baca Juga  Jalankan Program Ketahanan Pangan, Lantamal IX Ambon Olah Lahan Tidur

Setelah dinaikan status kasus ini ke Penyidikan, terhitung Senin (16/9 higga 20/9/2019) sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kembali diundang oleh Penyidik Polres Aru guna dimintai keterangan.

Mereka diantaranya, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrisan, Kepala Unit Layanan Pelelangan (ULP), Kepala Bappeda dan Mantan Plt Kadis PUPR termasuk Kepala BPKAD.

Saat dimintai keterangan kata sumber, ada sejumlah document yang langsung disita sebagai bukti permulaan dan pada Senin, 23/9/2019 saksi lain juga dimintai keterangan termasuk para wakil Rakyat di Senayan mini.

lronisnya, penangan kasus ini terkesan mandek hingga saat ini. (red/lm)