Pentingnya Keterlibatan Publik Dalam Mengawal Data Pemilih Berkualitas Pada Pilkada 2020

oleh -83 views
Link Banner

Oleh: Hj. Masita Nawawi Gani, SH: Kodiv. PHL Bawaslu Provinsi Maluku Utara

Pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih merupakan tahapan krusial dalam penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Permasalahan daftar pemilih dari pemilu ke pemilu, dari pemilihan ke pemilihan selalu menjadi persoalan klasik dan seakan tak kunjung usai. Problema yang sering muncul pada tahapan ini diantaranya adalah petugas pemuktahiran data pemilih (PPDP) tidak melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 19  Tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU nomor 2 tahun 2017 tentang pemuktahiran data dan penyususunan Daftar pemilih dalam pemilihan yang detailnya termuat dalam pasal 11 ayat 6 – 11.

Selain terkait profesionalitas PPDP dalam menjalankan tugasnya dengan prosedur yang ditentukan, termasuk didalamnya konsistensi PPDP untuk melakukan coklit secara menyeluruh dengan metode door to door, aspek lainnya terkait pendelegasian kerja coklit oleh PPDP kepada orang lain yang tidak pernah dilantik ataupun di-bimtek oleh KPU. Dalam aspek teknis juga masih menyisakan soal, yakni penggunaan sistim informasi Data pemilih (Sidalih).

Berdasarkan hasil pengawasan yang di lakukan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa pada pemilu tahun 2019 maupun Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2018 pada saat Pantarlih/PPDP melakukan coklit, beberapa pemilih yang secara faktual tidak memenuhi syarat dan telah di coret, namun pada saat penetapan daftar pemilih sementara(DPS) masih muncul kembali. Begitu pula dengan pemilih Memenuhi Syarat yang belum terdaftar dan  baru di catat oleh PPDP pada saat coklit, tidak muncul ( terdaftar ) di DPS sehingga harus kembali di lakukan perbaikan.  Pemilih ganda masih juga ditemukan pada saat penetapan DPS, bahkan 2 hari menjelang pleno rekapitulasi DPT Nasional pada pemilu 2019 Bawaslu masih menemukan adanya pemilih ganda yang cukup banyak

Link Banner

Fakta yg terjadi pada perhelatan pemilu 2019 dan Pilgub 2018 itu menjadi salah satu tantangan pada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020, apalagi dengan hadirnya bencana non Alam Covid 19. persoalan daftar pemilih sesungguhnya memiliki implikasi cukup besar tidak hanya pada hak kontitusional warga ,tetapi penentuan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS)  dan jumlah surat suara yang akan di cetak. Suara rakyat menjadi modal bagi pasangan calon kepala daerah, sehingga tak heran ketika ada pasangan calon yang mengajukan sengketa  hasil pemungutan dan penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi,  daftar pemilih selalu menjadi perkara yang di persoalkan.

Soal ini pernah terjadi pada Pemilihan  Gubernur dan Wakil Gubernur  Maluku Utara  tahun 2018. Pasangan Calon KH.Abdul Gani Kasuba, Lc dan Ir. M Alyasin Ali M,MT mengajukan sengketa hasil pungut hitung ke MK dengan salah satu hal yang di perkarakan  adalah terkait daftar pemilih di wilaya enam Desa di Halmahera Utara dan Halmahera Barat dengan parameter terdapat sekitar 3.855.pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya

Hal ini membuktikan bahwa beberapa persoalan daftar pemilih sejauh ini belum menemukan solusi yang tepat. Problem kontemporer misalnya terkait pemilih TMS dengan beberapa kategori (Telah meninggal dunia, ganda, dan tidak diketahui keberadaannya alias fiktif  masih saja termuat dalam Daftar Pemilih hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir. Pemerintah melalui  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  masih tetap pada pandangannya tidak bisa menghapuskan nama orang yang sudah meninggal dunia  sepanjang tidak ada pemberitahuan dari RT /:RW atau pihak keluarga.

KPU mengawali coklit serentak pilkada 2020  (15 Juli – 13 Agustus 2020) dengan melaksanakan gerakan Klik Serentak. Gerakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi setiap pemilih untuk melakukan pengecekan secara langsung apakah namanya sudah terdadtar di AKWK atau belum dengan cara a,) membuka http//www.lindungihakpilihmu.go.id/, b.)pemilih mengecek terdaftar atau tidak dengan memasukan NIK. Nama dan Tanggal lahir, c.)jika pemilih sudah tercatat dalam A,KWK maka akan muncul Nama ,kelurahan,dan Nomor TPS ,d) .jika pemilih belum terdaftar maka akan muncul kolom isian data seperti pada isian A.KWK Data Pemilih.

Baca Juga  Pemprov Malut Jadikan Hotel Bintang 4 Lokasi Isolasi PDP Covid-19

Sesuai PKPU nomor 19 tahun 2019 pasal  5.ayat 2 menguraikan syarat pemilih adalah a).Genap berusia 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, b.)Sudah / pernah kawin, c) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, d). Berdomisili di daerah pemilihan yang di buktikan dengan E-KTP e,)dalam hal pemili belum memiliki KTP EL sebagaimana di maksud pada huruf d, dapat menggunakan surat keterangan yang di terbitkan Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat,  f).tidak sedang menjadi anggota TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu dalam ketentuan Pasal 2A juga disebutkan terhadap pemilih yang belum berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara tapi sudah/  pernah kawin di buktikan dengan Akta perkawinan / buku nikah, E- KTP atau suket

Selain itu pada Pasal 6 juga memberi penjelasan : (1) seorang pemilih hanya terdaftar 1( satu kali ) dalam daftar pemih di PPS pada setiap desa / kelurahan atau sebutan lain .(2) jika pemilih  terdaftar di  lebih dari 1( satu) tempat tinggal, pemilih di maksud di daftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam kartu tanda penduduk Elektronik atau surat keterangan ( 3)pemilih yg telah terdaftar sebagai pemilih  sebagaimana di maksud pada ayat (1 ) di berikan tanda bukti terdaftar menggunakan formolir model A.A,1,KWK dan pada tempat  tinggal pemilih tersebut ditempeli stiker Coklit menggunakan Formulir model A.A,2 – KWK.

Data kependudukan berdasarkan  data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil  pada delapan ( 8) Kabupaten kota di  provinsi maluku utara yang menyelenggarakan  pemilihan serentak tahun 2020 menyebutkan .

1 Kota Ternate (Jumlah penduduk :  219,495, jumlah wajib E-ktp: 154.496 , sudah memiliki KTP. E / suda perekaman.: 142 ,265, orang . Belum memiliki KTP EL / belum  perekaman .: 12,231 orang.)

2. Kabupaten Halmahera Utara (Jumlah Penduduk : 199,935 orang, Wajib KTP : 132,088 orang , Yang sudah  Perekaman  KTP EL: 126,039 0rang , Yang  Sudah pencetakan : 118,956 0rang, Yang belum perekaman 6049 0rang)

Baca Juga  Warga Kabau dan Anggota Polsek Sulabesi Barat Perbaiki Jalan

3. Kabupaten Pulau Taliabu  (jumlah Penduduk : 62,005 Orang ,Wajib KTP : 40,010 0rang ,Yang suda melakukan perekaman / cetak : 37,171 orang .Yang Belum perekaman 2,839 0rang.

4. Kabupaten Kepulauan Sula (Jumlah Penduduk : 105,739 orang  ,Wajib KTP : 72,632 orang ,sudah ada KTP El . 64,398 orang , sudah perekaman : 43,000 orang ,Belum perekaman.: 8,225  orang .

5. Kota Tidore Kepulauan (Jumlah Penduduk : 115,089 0rang, Wajib KTP : 81,343 orang .Yang sudah Melakukan Perekaman  KTP EL  dan cetak :  72,732 Orang)

6. Kabupaten Halmahera Barat (Jumlah Penduduk : 132,851 Orang. Wajib KTP : 96,130 0rang ,Sudah Perekaman : 91.930 0rang ,Belum  Perekaman : 4,200)

7. Halmahera Timur (Jumlah Penduduk : 95.560.orang, Wajib KTP : 65,530 orang,  Sudah perekaman : 65.736 orang 

8. Halmahera Selatan ( Jumlah penduduk : 251.860 Orang ,Wajib KTP : 171,830 Orang .sudah perekaman : 142,304 0rang  ,Belum Perekaman : 29.578.orang)

Menjawab beberapa permasalahan dan titik rawan pada pemuktahiran Daftar pemilih, Bawaslu sudah meluncurkan program Desa sadar DPT,  Kampung Pemilihan Bermartabat (KALIBER), Obrolan masyarakat Desa (OM DESA), Bawaslu Siap Awasi Kampung (BASIKAP), dan Gerakan Serentak  Ayo Awasi Coklit. Serta membuka posko layanan  pengaduan daftar pemilih di kantor Bawaslu Kabupaten/ Kota, Kecamatan bahkan sebagiannya berada di desa/ kelurahan.

Tujuan dari program tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya  tahapan pemutakhiran Daftar pemilih serta :hak dan kewajiban masyarakat untuk mengawasi dan mengawal Hak konstitusinya   dengan.cara  memberikan edukasi melalui sosialisasi yang disesuaikan dengan protokoler kesehatan covid 19. Proses sosialisasi itu digelar melalui pemasangan  baliho, spanduk, pembagian pamflet,  selebara, juga melalui media sosial (Website, Facebook, Instagram, Twiter, dan Youtube). Proses edukasi melalui tatap muka juga dilakukan pada daerah zona hijau.

Adapun  materi edukasinya adalah mengenai  pentingnya keterlibatan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan mengawal tahapan pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih sebagai upaya agar warga negara yang sudah memenuhi syarat tercatat di Daftar pemilih dan yang Tidak memenuhi syarat di hapuskan dari Daftar pemilih. Poin eduaksi itu juga memuat regulasi  yang mengatur tentang pelaksanaan tahapan pemuktahiran daftar pemilih dan sanksi hukum  bagi yang melanggar. program tersebut di laksanakan pada 8 kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Maluku Utara.

Bawaslu Kabupaten/Kota menyoroti fokus pengawasan di antaranya dengan melakukan  pemetaan potensi pelanggaran atau permasalahan yang akan terjadi pada tahapan pemuktahiran daftar pemilih, yakni : 1). pemetaan daerah / TPS rawan dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang akan muncul sebelum dan pada saat coklit di lakukan, 2). pencermatan dokumen/data  di lakukan dengan memastikan penyusunan daftar pemilih  menggunakan konsolidasi DP4 dan DPT pemilu terakhir, memastikan proses sinkronisasi DP4 dan DPT di jalankan oleh KPU.

Soal ini Bawaslu sulit untuk memastikan karena tidak di berikan akses untuk mendapatkan data  hasil dari sinkronisasi DP4 dan DPT pemilu terakhir yg di serahkan oleh KPU kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Secara kelembagaan, Bawaslu Kab/Kota sudah meminta data tersebut melalui surat resmi ke KPU Kab/Kota tetapi tidak di berikan dengan alasan bahwa akan di berikan  setelah penyusunan daftar pemilih berdasarkan hasil sinkronisasi  yang diterima dari KPU dengan menggunakan formulir Model A.KWK, namun setelah penyusunan daftar pemilih (A KWK) muncullah surat KPU RI yang mengisyaratkan jajaran dibawahnya tidak memberikan daftar pemilih model A.KWK tersebut kepada Bawaslu.  

Baca Juga  Mahasiswa STIKES Maluku Husada Akhiri Praktik Stase Bahari di Negeri Ureng

Dalam konteks itu, Bawaslu hanya dapat mengakses data setelah penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) melalui formulir model A.1.1- KWK. (Salinan DPS ). Pemeriksaan akurasi data saat ini di lakukan oleh PPL dan dibantu Panwascam dengan berdasarkan laporan hasil pengawasan melalui Alat kerja  form A   pengawasan sebagaimana Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang Pengawaan Tahapan Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.

Selain itu juga dapat dilakukan melalaui pengujian secara sampling perihal keabsahan proses pencoklitan yang dilakukan oleh PPDP dengan menanyakan langsung kepada pemilih terhadap kepatuhan prosedur yang berlaku, kepatuhan terhadap penerapan  protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid 19. keterbukan akses dan informasi, memastikan seluruh rekomendasi pengawas pemilihan di tindak lanjuti oleh jajaran penyelenggara teknis serta memastikan seluruh pemilih memenuhi syarat terdaftar dan yang  tidak  memenuhi syarat  telah dilakukan pencoretan.

Selain itu seluruh elemen masyarakat di harapkan terlibat aktif menjadi pengawas partisipatif dengan mengawal proses tahapan pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih mulai  dari proses coklit ( 15 Juli – 13 Agustus 2020),  pengumuman Daftar pemilih sementara pada tempat-tempat umum atau tempat yg mudah di jangkau.untuk memastikan apakah nama pemilih, nama keluarga atau nama orang yang di kenal sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum.

Tanggal 19 – 28 September 2020 adalah ruang uji publik Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh KPU Kab/Kota dengan di bantu oleh PPK dan PPS serta melibatkan pihak yg berpentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari stakeholder.

Kegiatan ini dapat di lakukan melalui media daring atau dapat di laksanakan dengan tatap muka secara langsung dengan penerapan protokol kesehatan Covid 19 (Pasal17A PKPU nomor 19 tahun 2019 dan pasal 28 ayat 1 dan 2 PKPU nomor 6 Tahun 2020).

Di momentum itu warga pemilih dapat menyampaikan masukan perbaikan mengenai DPS yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/ Kota. Masukan dimaksud sangat diperlukan bagi pembaharuan data pemilih yang lebih berkualitas sehingga menjadi salah satu acuan dalam proses penetapan DPS menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Meski demikian, karena saat ini masih dalam tahap proses Coklit data pemilih, maka langkah yang dapat diambil oleh warga pemilih adalah melakukan  sinergi dengan jajaran pengawas pemilu dengan membantu menyampaikan informasi atau laporan jika terdapat petugas yang tidak benar dan menyeluruh melaksanakan tugas coklit di lapangan atau tugas lainnya dalam pelaksanaan tahapan pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih yang melanggar ketentuan dan martabat penyelenggaraan Pilkada tahun 2020. (*)