Penunjukan Pelaksana Camat Ambalau Dinilai Tabrak Aturan dan Sarat Kepentingan Politik

oleh -346 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Birokrasi pemerintah merupakan suatu sistem yang terstruktur dimana didalamnya merupakan cara atau strategi dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah terutama yang berorientasi pada pelayanan publik. Dengan adanya birokrasi yang baik, maka dapat menciptakan pelayanan publik yang baik terhadap masyarakat.

Namun demikian beberapa kendala yang terjadi saat ini adalah munculnya permasalahan dalam sistem birokrasi seperti yang terjadi di Kabupaten Buru Selatan, dimana banyak pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pihak birokrasi tidak maksimal.

Hal ini disampaikan oleh salah satu aktivis mahasiswa asal Ambalau, Buru Selatan, Dano Solissa kepada Porostimur.com, Kamis (2/9/2021).

“Birokrasi yang tidak maksimal ini mengakibatkan para birokrat dalam pelaksanaan kerjanya terintegrasi dengan keadaan politik di lingkungan kerjanya, sehingga tidak tercipta profesionalisme pelayanan dan tidak terinformasikannya permasalahan pelayanan kepada masyarakat terhadap pemerintah, dimana keadaan ini adalah sebagai bahan evaluasi pemerintah atas kebijakan yang terimplementasi terutama dalam pelayanan publik”, ujarnya.

Solissa menuturkan, untuk lebih memaksimalkan pelayanan publik, pemerintah Kabupaten Buru Selatan seharusnya lebih membangun pemahaman tentang fungsi birokrasi dalam pelayanan publik sehingga secara profesional sistem birokrasi berkembang dan terfokus pada pelayanan masyarakat dengan baik. Kendati demikian menurutnya, penunjukan Pelaksana Camat Ambalau Kabupaten Buru Selatan itu tabrak aturan dan sarat akan kepentingan politik semata.

Baca Juga  Nex Parabola Dukung Penegakan Hukum pada LPB atau LCO Tak Berizin

“Olehnya itu dalam pendekatan birokrasi terkait dengan penyegaran dan pembenahan ASN, mestinya pergantian atau penunjukan Pelaksana Camat itu juga mempertimbangkan aspek yang lain, misalnya perlu adanya regenerasi dan terobosan kerja yang baik. Menurut kami penunjukan itu patut berdasar pada aturan normatif atau on the track. Camat sebelumnya itu sudah masuk masa pensiun/purna bakti, kalaupun penunjukan karena kebutuhan pelayanan masyarakat, kan masih banyak ASN lain yang mumpuni dari sisi golongan dan jabatan yang bisa mengisi kekosongan jabatan Camat Ambalau”, tukasnya.

Dirinya juga mengatakan, bahwa ASN atau TNI Polri yg sudah memasuki masa pensiun tidak lagi seharusnya menjabat atau melaksanakan tugas sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang, meskipun Camat yang sudah memasuki masa pensiun telah mengajukan permohonan untuk kembali ke jabatan fungsional.

Baca Juga  Viral, Umat Kristiani Rayakan Natal, Umat Muslim Hadrahan di Depan Gereja

“Mestinya harus bertugas ke jabatan yang sudah ditunjuk sesuai dengan SK yang diberikan, tapi malah kembali pada tugas sebelumnya sebagai Camat pada Kantor Kecamatan Ambalau. Jadi perlu diketahui, bahwa hal ini telah melanggar asas hukum yang berlaku”, ungkapnya.

Ia berharap Bupati dan Sekda Kabupaten Buru Selatan dapat memperhatikan dan mempertimbangkan hal ini dari semua aspek.

“Jangan karena dengan kepentingan politik segelintir orang, semua aturan kita tabrak dan kami juga meminta untuk segera melakukan evaluasi terhadap Surat Keputusan tersebut. Apakah di Kantor Camat itu tidak ada ASN yang golongan dan jabatannya bisa untuk mengisi jabatan Pelaksana Camat? Jadi kalaupun pengajuan permohonan yang diusulkan oleh Pak Drs. Morad Loilatu itu diterima sebagai pengawas sekolah, maka bertugas pada jabatan yang telah ditunjuk, bukan manuver untuk jadi Pelaksana pada Kantor Camat Ambalau lagi. Inikan melenceng dari pada ketentuan perundang-undangan. Kami sangat berharap kepada Pemda Kabupaten Bursel agar kiranya memperhatikan dan mempertimbangkannya dari semua aspek”, tutupnya. (alena)