@Porostimur.com | Sanana : Masih belum rampungnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), menjadi tolak ukur bagi kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sula (Kepsul).
Pasalnya, hingga Kamis (24/1) masih banyak desa yang belum memiliki kepala desa (kades) definitif, dikarenakan habisnya masa jabatan kades sebelumnya ataupun jabatan dimaksud masih diberikan kepada pelaksana tugas (Plt).
Bukan saja kinerja Pemkab Kepsul yang bakalan disoroti, namun keterlambatan Perda Pilkades ini juga berdampak pada program pembangunan desa maupun berbagai kegiatan pemerintah lainnya.
Hal ini dibenarkan Ketua Bidang Hak Asasi Manusia Dan Lingkungan Hidup (HM-LH) HMI Cabang Sanana, Usman Buamona, saat berhasil dikonfirmasi wartawan.
Salah satu faktor penyebab terlambatnya perampungan Perda Pilkades, akunya, yakni belum siapnya Naskah Akademik.
Karena itu, didesaknya Bagian Hukum Seketariat Kabupaten (Setkab) Kepsul untuk mempersiapkan berkas dimaksud, sehingga Pilkades secara serentak bisa segera digelar.
”Kepala Desa definitif di Kecamatan Sanana saja hanya 4 Desa dari 11 yang ada. Sedangkan di tahun di 2018 desa-desa lainnya jumlah kepala desa yang masa jabatannya sudah selesai ada 31 desa dari 78 desa yang ada di Kepulauan Sula,” ujarnya.
Untuk itu, tegasnya, Pemkab Kepsul dihimbaunya mengambil langkah alternatif untuk menyiapkan seluruh perangkat yang berkaitan dengan Perda Pilkades, sehingga tidak terjadi penundaan pada proses pilkades secara serentak.
”Kita ketahui bahwa masa jabatan dan tugas Plt Kepala Desa juga dibatasi oleh Undang-undang dan Peraturan tentang Pemerintahan Desa. Olehnya itu, harapan kami pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula agar segera mungkin menyiapkan peraturan daerah tentang pemilihan Kepala Desa dan melaksanakan Pilkades secara serentak di 31 desa lebih yang masa jabatannya sudah telah selesai,” pungkasnya. (raks)
