Peringati Hari Perhubungan Nasional, Menhub Ajak StakeHolder Bersih Laut

oleh -111 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengingatkan adanya bahaya sampah plastik bagi lingkungan, menyusul data yang menyebutkan Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia.

Pesan ini disampaikan dalam kegiatan Gerakan Bersih Laut dan Pantai yang melibatkan seluruh stakeholder Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut dalam rangka peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun 2019 yang digelar di Ambon.

“Gerakan bersih laut dan pantai ini, dilatarbelakangi oleh adanya fakta, bahwa Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik ke lautan terbesar kedua di dunia,” ungkap Budi Karya Sumadi dalam sambutannya yang disampaikan Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn). Drs. Murad Ismail pada acara Hari Perhubungan Nasional Tahun 2019 yang digelar di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, Selasa (17/9/2019).

Kegiatan Gerakan Bersih Laut dan Pantai ini digelar serentak di pelabuhan seluruh Indonesia merupakan inisiasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam menyambut Hari Perhubungan Nasional.

Dikatakan, berdasarkan data dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia (Inaplas), dan Badan Pusat Statistik (BPS), sampah plastik di Indonesia telah mencapai 64 juta ton/tahun. Di mana sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut.

Baca Juga  Diduga Oknum Dokter RSUD Chasan Boesoirie Lalai atas Meninggalnya Pasien BPJS, Aliansi Indonesia Ancam Boikot Kantor RSUD

Menhub menjelaskan, sampah plastik begitu berbahaya bagi keberlangsungan ekosistem di laut. Untuk itu, kata Menhub, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan bertekad, dan menargetkan penurunan sampah plastik di laut, hingga 70 persen pada tahun 2025.
Melalui gerakan ini, dirinya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk peduli terhadap kebersihan laut dan pantai, sehingga dapat mengurangi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan.

“Kita perlu melakukan pengendalian pencemaran, terutama sampah plastik yang mengotori laut dan pantai. Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut,” kata Menhub mengingatkan.

Menhub mengapresiasi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang telah berhasil melakukan suatu gerakan massal, yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan di Indonesia.

“Semoga kegiatan seperti ini dapat dilakukan secara berkesinambungan, sekaligus menjadi pemacu semangat bagi insan perhubungan, untuk terus untuk berkarya dan berkontribusi untuk negeri,” ujar Menhub.

Pelaksanaan Gerakan Bersih Laut dan Pantai ini juga, kata Menhub, merupakan salah satu upaya nyata Kemenhub dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak lagi membuang sampah di laut, serta mengajak untuk berperilaku hidup bersih.

Baca Juga  Laiskodat Ajak Pemimpin di Wilayah Timur Indonesia Bersatu Membangun Ekonomi

“Saya berharap semoga perilaku hidup bersih ini dapat menjadi budaya masyarakat Indonesia. Karena jika laut dan pantai bersih, pasti akan membawa perasaan kita menjadi nyaman dan senang. Dan dalam jangka panjang, dapat menjadi investasi masa depan bagi generasi penerus kita,” tandas Menhub.

Pada kesempatan itu, Menhub mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari.

“Memang tidak bisa serta-merta,
tapi kita kurangi sedikit demi sedikit, sehingga lingkungan kita dapat tetap terjaga,” tandas Menhub

Sementara itu, Kepala Balai Pengelola Laut Darat Wilayah XXIII Provinsi Maluku, Herman Armanda kepada awak media menjelaskan untuk spit yang di instruksikan oleh pak gubernur, sebenarnya itu bukan intruksi tetapi perintah. Nanti kita akan tindak lanjuti dan akan berkoordinasi dengan KSOP dan teman-teman dari KUPP sehingga nanti intruksi itu bisa berjalan.

“Karena wewenang dipelabuhan ini kan berbeda Laut ke Tulehu, ya jalannya kita berkoordinasi. sehingga keinginan pak gubernur untuk penyiapan pelampung dan sesuai dengan peraturan yang ada memang harus ada itu coba kita akan perketat lagi,” jelasnya.

Menurutnya, setiap keberangkatan dari pelabuhan keberangkatan nanti kita wajibkan di siapkan pelampung sesuai kapasitas dari perahu-perahu kecil itu.

Baca Juga  Polda Periksa Adik Wali Kota Ternate, Terkait Sumur Bor

“Di laut sudah ada, kalau dia tidak memenuhi itu dia tidak diberangkatkan oleh syahbandar. Dan untuk sistim monitoring kepulauan ini sistimnya teknis, karena setiap kapal yang tidak memenuhi kapasitas atau tidak ada pelampung dari pihak ASDP tidak akan memberangkatkan,” ujarnya.

Dirinya juga mengatakan Pemerintah Pusat sudah memberikan bantuan Bahtera Nusantara 02 tadi juga pak gubernur udah minta didorong mudah-mudahan untuk pembangunan 300 GRT untuk Dobo Amerang mudah-mudahan di tahun 2020 tertampung. Dan tadi beliau juga bilang kalau perlu dukungan saya sebagai gubernur saya akan dukung.

Dirinya juga mengungkapkan soal transportasi darat panca karya sudah menjalankan bus amboina nanti dilihat saja, mudah-mudahan ini bisa terwujud minimal penyeberangan dulu. pihaknya akan fokus dulu karena 97 persen di Maluku ini adalah perairan.

“Feri yang tidak berjalan sudah milik pemda, saya sebagai utusan pemerintah pusat tidak melihat itu, kami coba mengusulkan lagi. Yang punya pemda tetap pemda, kita tidak ada urusan. Kita tetap usaha supaya masyarakat punya angkutan penyeberangan,” tutupnya. (Ebot)