Permintaan DPRD KKT Tidak Dipenuhi Pemprov Maluku

oleh -418 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: DPRD Maluku dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku tidak dapat memenuhi permintaan DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) terkait pengusulan KKT sebagai daerah penghasil dan permintaan untuk mendapatkan participating interest (PI).

Hal ini dikemukakan oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury kepada awak media di ruang kerjanya pada, Kamis (18/3/2021).

Lucky menjelaskan setelah menerima aspirasi dari DPRD KKT pada beberapa hari yang lalu, DPRD Maluku bersama Gubernur, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) Provinsi Maluku dan Kepala Biro hukum serta Direktur Utama PT. Maluku Energi telah melakukan rapat bersama untuk membahas polemik pengelolaan Blok Masela.

“Kita membicarakan tentang pikiran dari DPRD KKT berkaitan dengan pengusulan mereka menjadi daerah penghasil dan atau permintaan mereka untuk mendapatkan PI 10%. Kami sudah membicarakan berbagai hal sesuai dengan perundang-undangan dan berdasarkan peraturan Menteri ESDM yang berkaitan dengan pengelolaan Migas Blok Masela , itu telah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah Provinsi Maluku”, ungkapnya.

Link Banner

Lucky menuturkan tahapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku dengan pemerintah pusat baik melalui SKK Migas maupun Kementerian ESDM sudah dilaksanakan dan tiba pada tahapan yang keenam dari sembilan atau sepuluh tahapan yang mesti diselesaikan. Hal ini menunjukkan PI 10% ini telah disampaikan kepada pemerintah Provinsi Maluku namun masih dalam proses.

Baca Juga  Wakapolda Maluku Ikuti Vicon Kamtibmas Bersama Wakapolri

Oleh karena itu, Wattimury mengatakan DPRD Provinsi Maluku mendukung penuh langkah yang diambil oleh Gubernur Maluku untuk menyelesaikan seluruh tahapan berkaitan dengan pengelolaan PI 10% sesuai dengan peraturan perundangan.

“Dengan demikian berdasarkan apa yang saya katakan ini dengan mengacu kepada peraturan Menteri ESDM atau juga ketentuan lain di Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintahan daerah dapat disimpulkan bahwa permintaan DPRD KKT, dimana KKT diusulkan untuk menjadi daerah penghasil, itu sesatu yang bertentangan dengan peraturan perundangan, sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan karena tidak ada regulasi yang menjamin kita melakukan itu di sini. Demikian juga dengan permintaan untuk mendapatkan pengelolaan PI 6% tidak ada dasar hukumnya”, ujarnya.

Ketua DPRD Maluku dari fraksi PDIP ini menandaskan, bahwa dalam ketentuan sudah sangat jelas mengisyaratkan bahwa pengelolaan PI telah diserahkan kepada Pemprov Maluku karena letak Blok Masela yang sudah lebih dari 12 mil. Namun tetap akan mempertimbangkan keberadaan KKT sebagai daerah terdampak juga dengan Maluku Barat Daya yang juga daerah terdampak.

Baca Juga  Tiga Hal yang Jadi Hasil Banmus DPRD Maluku

“Hari ini saya tegaskan itu sesuatu yang belum bisa dipenuhi. Sekali lagi apa yang pemerintah provinsi lakukan sekarang ini adalah melaksanakan apa yang diatur dalam ketentuan perundangan tidak lebih dari itu. Yang kita prioritaskan sekarang adalah bagaimana manfaatnya pengelolaan PI 10% itu kepada masyarakat yang secara khusus masyarakat di KKT”, pungkasnya.

Menurut Wattimury, dari sisi kepentingan masyarakat ada banyak hal sudah dibicarakan misalnya dampak ekonomi.

“Bayangkan saja berapa banyak orang yang akan masuk keluar KKT, hotel-hotel akan penuh, kos-kosan bisa dibangun atau juga yang lain-lain dan itu punya dampak ekonomi yang sangat besar. Tenaga kerja dan penghasilan masyarakat dari perkebunan, apakah sayur-mayur atau yang lainnya, bisa ditata oleh pemerintah setempat untuk memenuhi kebutuhan di Blok Masela”, ujarnya.

Baca Juga  SMPN 6 Ambon gelar pelatihan dan peningkatan kapasaitas guru

Lucky mengatakan bahwa DPRD Provinsi Maluku bersama dengan Gubernur Maluku akan tetap melaksanakan seluruh tahapan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dirinya mengaku tidak mau melaksanakan hal-hal di luar ketentuan sebab dampaknya besar bagi pemerintahan maupun kepada masyarakat di Provinsi Maluku.

“Jadi untuk permintaan DPRD KKT yang menjadikan mereka sebagai daerah penghasil dan untuk permintaan PI 6% dari 10% yang dikasih ke kita, itu belum bisa dipenuhi karena memang ketentuannya tidak memungkinkan. Mari kita saling mendukung untuk barang ini dia datang dulu, dia jalan dulu, nanti kemudian kita membicarakannya dengan segala macam pembagian dana bagi hasilnya. Itu nanti kita akan bicara kemudian supaya tahapan-tahapan ini bisa berjalan dengan baik”, imbuh Lucky mengakhiri penjelasannya. (alena)