Hanya saja, anggaran ini terbatas dan tidak hanya diberikan ke media saja, melainkan juga ke para influencer media sosial dan kegiatan lainnya.
Banyak pers lokal menggantungkan hidupnya pada pendapatan ini. Sebanyak 60-80 persen pendapatan iklan pers lokal berasal dari anggaran APBD, bahkan ada yang lebih dari itu.
Situasi ini tentu berdampak buruk bagi independensi ruang redaksi. Pemerintah daerah seolah mendapat angin dan memiliki kuasa untuk mengintervensi isi pemberitaan pers lokal, baik secara halus maupun terang-terangan.
Pemerintah daerah seolah memiliki “kuncian” agar pers lokal patuh pada arah pemberitaan yang mereka mau. Jika tidak, iklan APBD melayang. Jadi, lebih baik memberitakan rilis pemerintah daerah daripada mengkritisinya.
Ada kasus berita yang sudah tayang tiba-tiba lenyap setelah ruang redaksi mendapat telepon dari pejabat pemerintah daerah. Di salah satu provinsi, pejabat papan atasnya tidak boleh dikritisi pers, steril dari dari berita-berita yang mempertanyakan kinerja.
Di provinsi lain, pers lokal takut memberitakan dampak perkebunan sawit dan pertambangan batubara bagi masyarakat. Daripada pendapatan hilang, pilihan patuh terhadap intervensi menjadi pilihan penyelamatan bisnis perusahaan.
