Pilihan Kaskado

oleh -53 views
Link Banner

Oleh: Moksen Idris Sirfefa

Tanggal 14 September dan 16 September 2020 lalu editorial Media Indonesia masing-masing bertajuk Demokrasi Semu dan Demokrasi Cukong. Pertanyaan kita, memangnya ada apa dengan demokrasi kita? Bukankah Indonesia telah memilih demokrasi sebagai pilihan logis dalam praktek bernegara sejak Orde Lama? Apa yang salah dari demokrasi itu? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang banyak dikemukakan di pelbagai forum.

Salah satu wujud demokrasi itu adalah Pemilu anggota parlemen, Pemilu presiden dan kepala daerah. Tetapi karena praktek demokrasi ini berada bukan di ranah ilmiah akademis atau ranah agama melainkan ranah politik, maka ukuran-ukuran demokrasinya menggunakan ukuran politis. Di ranah ilmiah, 1 + 1 = 2, sedangkan di dalam agama ada ajaran, jangan mengurangi timbangan. 1 Kg beras yang dibeli konsumen, si pedagang harus menakarnya 1 kg, tidak boleh dilebihkan atau dikurangi.

Baca Juga  Bersama PT. Pos, Pemkot Ambon Langsung Antar BST ke Rumah Penerima Bantuan

Berbeda dengan politik. Politik itu bergantung situasi. Kalau hari hujan pakai mantel. Kalau lagi panas terik cukup kaos kutang atau menceburkan diri di kolam renang. Jadi di dalam politik itu ada hukum relativitas. Bisa 1 + 1 = 2, dan bisa juga 1 + 1 = 11. Nah, hukum relativitas itu bukan hukum alam tapi pseudo hukum alam demokrasi yang disetir oleh para cukong tadi. Aspinall dan Barenschot (2019) menemukan praktek percukongan (dibo-dibo) itu telah berakar dan menjadi budaya politik di Indonesia sejak Orde Lama, bahkan memiliki akar yang dalam sampai di masa Mataram Kuna. Jadi para cukong merangsek masuk sampai ke simpul-simpul sosial, kebudayaan, adat-istiadat untuk memperoleh legitimasi bahwa mereka ada untuk rakyat. Walaupun pada akhirnya, sumberdaya ekonomi milik rakyat dieskavasi (penggarukan) guna melanggengkan praktek oligarkhis mereka.

Link Banner

Merujuk pada sosiolog Inggris Colin Crouch, Post Democracy (2000), situasi post-democracy dewasa ini adalah pertama, partai-partai bukan lagi milik para idealis melainkan para kapitalis. Kedua, masyarakat tidak lagi percaya kepada partai politik tetapi kepada siapa yang punya duit, tak perduli apakah manusia atau jin.

Baca Juga  HUT Haltim, Pemkab gelar penerangan hukum terpadu

Seorang calon kepala daerah memakai, misalnya, jaket partai Nasdem atau Perindo, bukan karena faktor partainya memiliki syarat elektoral di daerah tetapi karena pemilik kedua partai itu adalah pengusaha kaya. Para pengusaha kaya itu kemudian mencengkeram sang kandidat untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya di daerah. Kira-kira kurang lebih sama dengan fenomena clientalism-nya Fukuyama (2019). Crouch menambahkan bahwa demokrasi yang dipraktekkan dewasa ini adalah mengerjakan keinginan orang dibanding keinginan diri sendiri. Artinya apa? Kita menjadi buruh (jika tidak disebut babu) demokrasi untuk melakukan penggarukan secara besar-besaran terhadap sumberdaya ekonomi, sosial dan kebudayaan kita untuk meladeni para cukong. Tercerabutnya kekayaan sumberdaya alam adalah tercabik-cabik-cabiknya wajah dan tubuh kita oleh kekuatan-kekuatan kapitalis yang mempermainkan hukum demokrasi substantif. Dan Pilkada adalah salah satu praktek demokrasi yang bisa diplesetkan Pilkado (Pilihan Kaskado), karena mereka yang terpilih ini adalah para borok (kaskado) di tubuh demokrasi. Secara teori, masukan dan proses yang rusak akan menghasilan keluaran yang rusak pula. Mereka akan menggaruk sekujur tubuh kita, bukan sekedar mengerayangi, tetapi mencopot pakaian ekonomi kita dan kita dibiarkan telanjang bulat tak punya apa-apa. Political decay.

Tabe🙏

Ciputat, 19092020