Pilkada Maluku 2020 Harus Bebas Intimidasi

oleh -66 views
Link Banner

Oleh: Julius R. Latumaerissa

Pemilihan kepala daerah tiga Kabupaten di Maluku (MBD, SBT dan BURSEL) secara serentak akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Dalam pesta demokrasi ini masyarakat sebagai pemegang kedaulatan rakyat, dihadapkan kepada pilihan-pilihan sulit dimana mereka behak menggunakan hak politik yang melekat pada diri mereka untuk memilih kepala daerah yang akan memimpin mereka lima tahun ke depan (2020 – 2025).

Pilihan politik ini bukanlah hal yang mudah, sebab rakyat dihadapkan dengan peserta kontestasi yang memiliki banyak varian dengan latar belakang yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam menggunakan hak politik ini, yang sangat diharapkan adalah calon kepala daerah dapat menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat yang ada di wilayah tersebut, sehingga masyarakat membutuhkan kepala daerah dengan VISI dan MISI yang jelas dan konkrit yang dapat dilaksanakan dan dapat diukur dengan ukuran-ukuran kuantifikasi dan kualitatif yang rasional.

HINDARI KANDIDAT BERMASALAH DAN TUNA VISI, FAKIR KONSEP PEMBANGUNAN

Link Banner

Menghadapi momentum penting dalam kehidupan demokrasi di Maluku, saya berpendapat agar masyarakat SBT, MBD dan BURSEL, agar lebih cerdas dalam menggunakan hak politiknya, yaitu masyarakat harus benar-benar belajar dari berbagai pengalaman pilkada di wilayahnya. Masyarakat harus menjauhkan bahkan menghindari calon kepala daerah yang sarat dengan MASALAH dan sudah jelas GAGAL dalam membangun daerahnya sendiri.

Baca Juga  Tingkatkan Kekompakan, Balai TN Aketajawe Lolobata Lakukan Family Gathering di Pulau Morotai

Masyarakat juga harus menjauhkan berbagai sentimen-sentimen kaku yang sering digunakan oleh calon kepala daerah yang TUNA VISI dan FAKIR MISI. Jangan terjebak dengan berbagai propaganda semu dan tidak bermutu, apalagi propaganda-propaganda yang bermuatan SARA yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan masyarakat sebagai makluk sosial dan masyarakat adat setempat.

Masyarakat juga saya himbau agar cerdas dalam menyikapi semua bentuk KAMPANYE HITAM yang dijalankan oleh timses setiap kandidat yang ikut kontestasi. Masyarakat harus kedepankan semua bentuk kampanye pembangunan yg rasional dan terukur dari setiap kandidat.

Belajarlah dari berbagai pengalaman selama ini, apakah ADA PERUBAHAN atau TIDAK sebagaimana yg mereka para calon kepala daerah janjikan dalam berbagai PILKADA dan kesempatan. Seharusnya masyarakat sudah harus BERANI untuk meninggalkan OCEHAN– OCEHAN tidak bermutu dari paslon – Paslon yang hanya MENGUMBAR JANJI.

Baca Juga  Wakapolda Maluku Pimpin Penyuluhan Hukum Divkum Polri Polda Maluku

Rakyat MBD, SBT dan BURSEL harus berani bersikap dalam menentukan HAK POLITIK karena rakyat yg punya KEDAULATAN. Kejarlah pemimpin yang TAHU RASA yang dapat merasakan susah dan penderitaan rakyat dan bukan pemimpin yang RASA TAHU, dan Sombong juga ANGKUH tapi MISKIN konsep pembangunan, dan MISKIN managerial dan leadership dan hanya mampu membuat PENCITRAAN politik yang tidak populis.

JANGAN TAKUT DAN LAWAN SEMUA BENTUK INTIMIDASI

Sering kita dapatkan dalam kontestasi politik seperti ini ada yang berpolitik secara santun dan elegan, tetapi juga ada yang berpolitik secara arogan dan membabi buta yang hanya mempertontonkan KELEMAHANNYA dengan berbagai pendekatan yg dipakai untuk menutupi kelemahan tersebut.

Salah satu contoh yg umum kita dapatkan adalah pola – pola INTIMIDASI dengan menggunakan kekuasaan, jabatan atau ketokohan atau kekuatan finansial dan lain sebagainya.

Baca Juga  Mendaftar di Hari Terakhir, TULUS Sah Jadi Kontestan Pilwakot Ternate

Apapun yg dilakukan semua bentuk dan model INTIMIDASI dalam iklim demokrasi adalah tindakan yg tidak dibenarkan. Tindakan intimidasi jelas sudah menunjukan KETAKUTAN dan KELEMAHAN dari pihak yg melakukan intimidasi tersebut.

Saya mau katakan kepada semua masyarakat yg punya hak politik di SBT, MBD dan BURSEL agar JANGAN TAKUT dengan semua bentuk intimidasi yg dilakukan oleh peserta kontestasi politik, siapapun dia, karena itu adalah TEKANAN dan PAKSAAN sebagai bentuk tindakan OTORITER dan SEMENA MENA.

Rakyat harus bangkit dan membuat perlawanan atas pihak manapun yg melakukan INTIMIDASI, baik fisik maupun non fisik, baik nyata atau terselubung.

Saya katakan demikian karena HAK atas KEDAULATAN RAKYAT ada di tangan rakyat dan bukan di tangan peserta kontestasi, baik calon kepala daerah dengan kelompoknya ataupun partai politik sebagai partai pengusung dan pendukung, atau pengusaha / pemodal atau penguasa sekalipun.

Semoga bermanfaat:
Ingat kata bijak: Perkataan kamu cerminan kualitas dirimu. (*)