Porostimur.com, Ambon – Pemerintah Kota Ambon, terus berjuang untuk mengakomodir para guru honorer yang memenuhi persyaratan, guna mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal ini lantaran ada sekitar 100 lebih guru honor yang di Kota Ambon yang tidak dapat mengikuti seleksi. Mereka kemudian mengadukan nasibnya ke Pemkot dan DPRD Kota Ambon.
Menyikapi hal tersebut, Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena, menjelaskan, setelah menerima aspirasi para guru pada Senin, 2 Oktober lalu, dirinya bersama Kepala Dinas Pendidikan F. Taso, melakukan penelusuran ke Jakarta.
Hasilnya, ternyata penyebab para guru honorer tidak dapat mendaftar seleksi karena sistem telah ditutup. Penutupan ini, karena panitia seleksi di tingkat pusat menilai pendaftar dari Kota Ambon telah melewati kuota.
“Kalau kuota yang diberikan hanya 10 guru, dan ada 100 orang yang mendaftar mestinya semua diakomodir untuk mengikuti seleksi. Nah Setelah kita kembali ke Ambon ternyata (sistem) belum juga dibuka, oleh karena itu Komisi II DPRD Kota Ambon, bersama Dinas Pendididikan, BKPSDM dan para guru saya minta kembali ke Jakarta untuk berkoordinasi lanjut dengan Kementerian terkait dan Badan Kepegawaian Negara (BKN),” ujarnya Senin (9/10/23) di balai kota.
Wattimena bilang, guna memuluskan upaya itu, dirinya meminta bantuan anggota DPR RI asal Maluku dan Deputi I KSP, agar dapat membantu.
“Kita tentu berharap agar semua mendapat peluang yang sama dapat mengikuti seleksi. Ini perjuangan kita,” tambahnnya.
Wattimena berharap, meski seleksi ditutup secara nasional, namun Kota Ambon akan diberi tambahan waktu untuk pendafataran, demi mengakomodir para guru yang tekendala.
“Jika tidak terakomodir maka tentunya mereka akan tetap menjadi Guru Honorer, dan menjadi tanggungjawab Pemkot Ambon. Namun masih tetap kita perjuangkan agar mereka diberi peluang yang sama untuk mengikuti seleksi PPPK,” tutupnya. (Nurfauzia)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
