PMD Mangoli Giat Aksi Gugat Ketidak Jelasan Dana Desa

oleh -155 views
Link Banner

Porostimur.com | Sanana: Sejumlah warga masyarakat Desa Mangoli, Kec. Mangoli Tengah, Kab. Kepulauan Sula turun jalan melakukan aksi demontrasi menuntut haknya.

Warga Desa Mangoli dalam aksi demonstrasinya yang di pandu oleh Chefan Fokatea selaku Corlap yang mana bersama warga mempertanyakan sejumlah anggaran dana Desa yang di luncurkan guna Covid – 19 pada warga dampak.

Aksi yang berlansung tersebut di laksanakan sebagai wujud kepedulian masyarakat dan rasa ketidak puasan Pemerintah Desa dalan penggunaan pengelolaan anggaran Covid – 19 yang di keluarkan dari Anggaran Dana Desa.

Menurut Korlap dalam orasinya menyampaikan bahwa ada indikasi dugaan korupsi dari penggunaan pengelolaan anggaran Desa yang di peruntukan pada belanja Covid – 19.

Chefan Fokatea pada media ini via WhatsApp-nya menjelaskan” kami dari persatuan Masyarakat Mangoli menuntut Kepala Desa untuk bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan segala keuangan belanja Covid pada kami Masyarakat karena ada dugaan penyelewengan anggaran”, ungkap Fokatea

Baca Juga  Penyidik Polres Malteng Tahap II Kasus Korupsi DD dan ADD Karlutukara

Menurut Fokatea, adapun beberapa persoalan yang menjadi keresahan masyarakat Desa yang telah kami muat dalam kajian kritis kami yakni tentang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan badan usaha milik desa (BUMDES).

Menurut Fokatea bahwa, persoalan BUMDES sejak tahap perencanaan sampai pada saat pelaksaan pembangaunan, bahkan sampai sudah hampir selesai bangunan fisik nya tetapi tidak ada keterbukaan kepada masyarakat desa secara mayoritas tentang pengelolaan pembangunan.

Padahal sudah diamanatkan dalam undang-undang NO 6 tahun 2014, pasal 24 D tentang “keterbukaan” keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan tetap memperehatikan ketentuan per undang-undangan”, beber Fokatea

Lanjutnaya, tentang transparan anggaran penanganan dan pencegahan Covid 19 yang sampai saat ini tidak di ketahui oleh masyarakat Desa secara universal.

Kemudian Tentang metode dan proses pendataan untuk bantuan langsung tunai (BLT) yang sampai pada saat ini tidak di ketahui oleh masyarakat Desa secara unversalal.

Baca Juga  Dua Pemuda Alay Bunuh Satwa Langka Kuskus dan Pajang Fotonya di Facebook. Ini Ancaman Hukumnya

Tentang penggunaan dana untuk belanja masker senilai Rp: 8.000.000 tapi di realisasi oleh pemerintah Desa hanya senilai 7.000.000.

Tentang pembangunan fisik (ruang tunggu) dengan menggunakan Dana Desa 2019 yang belum terselesaikan hingga saat ini.

Dari beberapa keganjalan yang dapat kami terakan, maka kami menilai bahwa pemerintah Desa telah lalai dalam tugas dan tanggungjawab untuk melayani masyarakat secara sama dan adil sesuai yang di amanatkan dalam undang-undang Desa NO 6 tahun 2014. Demi “keadilan dan pelayanan yang sama” sesuai pasal 68 B ayat 1 UU NO 6 tahu 2014 tentang Desa.

Kata Fokatea bahwa akibat dari dugaan penyelewengan tersebut maka kami juga menuntut keadilan itu kepada pemerintah Desa sesuai hak konstitusi kami sebagai Masyarakat Desa.

Adapun pasal 68 A ayat 1 yang menjelaskan bahwa “Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa serta memgawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa” dan pasal 26 P ayat 4 yang menjelaskan bahwa “Kepala Desa berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat Desa”, ungkat Fokatea

Baca Juga  Menguji Generasi Emas Belgia di Markas Beruang Merah

Berdasarkakan kajian kritis kami dengan ketidak terbukaan pengelolaan Dana Desa yang ada di Desa Mangoli, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulawan Sula, Provinsi Maluku Utara, maka kami Front Persatuan Masyarakat Desa Mangoli menuntut pemerintah fesa melakukan transparansi anggaran BUMDes.

Meminta transparansi anggaran pencegahan dan penanganan Covid 19, Meminta transparansi pendataan bantuan langsung tunai (BLT), Meminta kejelasan anggaran belanja masker senilai 8 juta, yang di realisasi oleh pemerintah Desa hanya senilai 7 juta.

Meminta transparansi anggaran pembangunan fisik (ruang tumggu) yang belum terselesaikan sejak 2019 hingga saat ini, pernyataan tuntutan tersebut Fokatea berharap agar dapat sesegera mungkin terakomodir oleh Pemerintah Desa dengan tempo yang sesingkatnya”, tutup Fokatea. (red/ebot/ifo)