PMII Cabang Ambon minta Jokowi tolak revisi UU MD3

oleh -144 views
Link Banner

@Porostimur.com | Ambon :  Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Ambon, dengan tegas meminta agar pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menolak penandatanganan revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (MD3).

Sikap tegas PMII Cabang Kota Ambon ini dituangkan dalam bentuk aksi unjuk rasa atau demonstrasi damai di depan gedung DPRD Provinsi Maluku, Kamis (8/3).

Aksi demonstrasi damai PMII Cabang Ambon ini dikoordinasi oleh Basri bin Achmad.

Pernyataan sikap yang ditandatangani Ketua Pengurus PMII Cabang Ambon, Hadi Tamnge, menegaskan bahwa pihaknya manolak keotoriteran pemerintah di NKRI.

Link Banner

Pasalnya, tidak dapat digunakan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Baca Juga  Kapolda Maluku Hadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak di Empat Kabupaten di Maluku

Dalam tuntutannya, Pengurus Cabang (PC) PMII mengemukakan 5 poin penting , antara lain secara tegas menolak pasal-pasal yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dalam Revisi UU MD3.

Pasalnya, PC PMII berpandangan bahwa setiap warga negara berhak memberikan kritikannya terhadap kinerja anggota dan lembaga DPR dalam berbagai ekspresi apapun.

Selain itu, PC PMII Kota Ambon juga mendesak agar Presiden Republik Indonesia tidak mendatangani Revisi UU MD3, bukan saja tidak mendukung revisi UU MD3, namun juga menunjukkan sikap keberpihakan kepada masyarakat.

Karena itu, PC PMII Kota Ambon mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segara mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), untuk menggantikan UU MD3.

Dimana, dalam menyalurkan aspirasinya ini PC PMII Kota Ambon beristikoma memperjuangkan hak demokrasi warga negara yang terancam oleh Revisi UU MD3 dimaksud.

Baca Juga  Optimis Didukung PKS, Bassam Siap Lanjutkan Program Kesehatan dan Pendidikan Gratis

Serta, PC PMII Kota Ambon dengan tegas menyatakan siap membela warga negara yang menjadi korban kriminalisasi revisi UU MD3 dalam memperjuangkan keadilan. (keket)