“PNS Boleh Kerja dari Rumah”. Ini Baru Rencana, Balong Tau Kapan

oleh -109 views
Link Banner

[carousel_slide id=’11594′]

@porostimur.com | Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mewacanakan kebijakan baru yang memperbolehkan PNS bisa bekerja dari rumah layaknya pegawai start up.

Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan wacana tersebut masih dalam proses rancangan dan belum diketahui persisnya akan diterapkan.

“Nanti akan bisa kerja dari rumah, tinggal ngatur aturannya kayak bagaimana,” kata Setiawan saat Forum Merdeka Barat di Auditorium KemenPAN-RB, Senayan, Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Link Banner

Dengan cara seperti itu, kata Setiawan PNS bisa memiliki fleksibilitas kerja. Hal tersebut merupakan salah satu indikator birokrasi yang ditetapkan pihaknya.

Menurutnya, hal ini juga sejalan dengan formasi PNS yang semakin didominasi oleh generasi milenial.

Kini, jumlah PNS dari generasi milenial mencapai 572.000 orang. Jumlah itu akan bertambah tiap tahunnya.

Sebab, dalam setiap rekrutmen, setidaknya diterima 200.000 PNS dari kalangan milenial.

Baca Juga  Melalui Program Transformer, Kapolres Halsel Sambangi Pangkalan Ojek

Mereka, PNS dari kalangan milenial, mengikuti proses pendaftaran hingga seleksi secara online.

Karena itu, pemerintah mewacanakan nantinya PNS bisa bekerja dari rumah melalui teknologi informasi yang kian maju.

“Nanti ada fleksibilitas dalam kerja. Kita sedang merencanakan itu. Kerja dari rumah bisa. Kerja dari ujung sana juga bisa. Tinggal ngatur semuanya bagaimana aturannya,” ujar Iwan, sapaannya.

Ia menilai hal itu realistis dilakukan lantaran semakin banyak formasi PNS yang diisi oleh generasi milenial yang melek teknologi informasi.

Karena sejak pendaftaran sampai dengan seleksi sampai akhir, mereka harus menggunakan sistem computerize semuanya. Setidaknya melek lah. Kurang lebih seperti itu,” papar Iwan.

“Sekarang kita sudah mempunyai 572.000. Katakanlah setiap tahun nanti 200.000 formasi, 2024 kita sudah mulai seimbang. Dan kami yakin itulah yang menjadi tulang punggung kita,” lanjut dia.

Ia menambahkan, minat generasi milenial menjadi PNS sangat tinggi.

Baca Juga  Karena Corona, ASN Kanwil Kemenag Malut Demam VT

Hal itu dibuktikan dengan tingginya jumlah akun yang mengakses situs pendaftaran CPNS yang mencapai 4 juta.

Karena itu, pemerintah juga akan mengupayakan penghasilan yang layak bagi PNS dengan menyetarakan remunerasi gaji dan tunjang di setiap kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.

Hal ini berangkat dari kesenjangan remunerasi antara kementerian yang satu dengan kementerian lainnya.

Akibatnya, PNS sulit dimutasi dengan kesenjangan gaji seperti itu.

Padahal, mutasi merupakan upaya pemerintah untuk menaruh salah satu PNS terbaik untuk membangun budaya kerja yang baik di tempat barunya.

Karenanya, Kemenpan RB tengah membahas Peraturan Pemerintah (PP) tentang penyetaraan gaji dan tunjangan ASN

Iwan menyatakan, pihaknya tengah menghitung besaran gaji dan tunjangan ASN agar terdapat penyetaraan di seluruh instansi dan daerah.

“Menghitung ini rupanya sangat amat perlu waktu karena semua berfluktuasi. Kami berharap sesegera mungkin. Kami inginya PP pensiun (tunjangan) dan PP gaji ini berbarengan (selesainya),” ujar Iwan, sapaannya, saat ditemui di Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta, Kamis, (8/8/2019).

Baca Juga  Polsek Teluk Ambon Bagi Masker Kepada Masyarakat

Iwan menambahkan, penetapan besaran gaji dan tunjangan ASN di setiap instansi dan daerah nantinya mengacu pada nilai kemahalan barang dan jasa di daerah tersebut, serta daya beli masyarakat daerahnya.

Dengan demikian, gaji dan tunjangan kementerian yang satu dengan yang lain serta pemerintah daerah yang satu dan lainnya tak jauh berbeda.

Saat ini pembahasan PP tersebut masih dilakukan Kementerian PAN-RB bersama Kementerian Keuangan.

“Nanti kan ada indeksnya. Kami kan saat ini sedang melakukan survei dengan BPS. Jadi tingkat kemampuannya daerah itu seperti apa. Nah itu basic untuk menetapkan adalah tingkat kemahalan daerah,” ujar Iwan.

“Dan juga dari kemampuan daya beli daerah tersebut seperti apa,” lanjut dia.(red/kc)