Porostimur.com, Jakarta — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait dampak fluktuasi nilai tukar dolar terhadap masyarakat pedesaan memicu polemik di ruang publik. Ucapan tersebut dinilai sebagian kalangan terlalu menyederhanakan efek ekonomi yang sebenarnya kompleks hingga ke tingkat akar rumput.
Kritik Mahasiswa: Dampak Tetap Terasa di Desa
Sejumlah kelompok mahasiswa, termasuk BEM Universitas Indonesia, melontarkan kritik bahwa pelemahan nilai tukar rupiah tetap berdampak langsung pada kenaikan harga kebutuhan pokok.
Mereka menilai, pemerintah seharusnya lebih fokus pada perbaikan sektor riil seperti penciptaan lapangan kerja, dibandingkan menyampaikan narasi yang berpotensi mengabaikan realitas ekonomi masyarakat.
Pakar: Dinamika Sehat dalam Demokrasi
Menanggapi polemik tersebut, pakar hukum dan akademisi Henry Indraguna menilai perdebatan ini merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.
“Kritik tersebut merupakan bentuk kebebasan berpikir dari kelompok intelektual mengenai hubungan kausalitas depresiasi rupiah,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kritik publik merupakan hak konstitusional yang harus dihormati dalam sistem demokrasi.
Strategi Komunikasi Populis
Henry juga melihat pernyataan Presiden melalui perspektif komunikasi massa. Menurutnya, gaya bahasa yang digunakan merupakan bentuk retorika populisme yang bertujuan menjaga optimisme publik di tengah ketidakpastian global.
