Polisi Mulai Lidik Kasus Ipar Bupati Kepulauan Sula

oleh -232 views
Link Banner

@Porostimur.com | Sula : Tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Maluku Utara, pada Rabu, 20 Maret 2019 lalu, telah melakukan pemeriksaan terhadap salah satu Direksi PT. Kristi Jaya Abadi, Irwan Hongarta.

Pemeriksaan terhadap ipar bupati Hendrata These yang juga Kepulauan Sula ini, diduga terkait dugaan tindak pidana korupsi anggaran proyek rehabilitasi jembatan Air Bugis, Tahun Anggaran 2017.

Ket : PPK dan Bendahara selesai di periksa

Proyek yang berlokasi di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.2 Miliar ini, dikerjakan oleh PT. Kristi Jaya Abadi.

Usai memeriksa Irwan Hongarta, pada Kamis, 21 Maret 2019 penyidik melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Sula, M. Moh Lutfi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Isnain Masuku, dan Kabid Anggaran pada Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Gina Tidore.

        Ket : Kadis PUPR usai diperiksa

Direktur Reskrimsus Polda Malut Kombes Pol. Masrur saat di konfirmasi belum mau membuka secara terang terkait agenda pemeriksaan tersebut. Menurutnya kasus tersebut masih dalam tahapan penyelidikan sehingga belum bisa disampaikan ke publik.

Baca Juga  Bahas Disiplin Protokol Kesehatan dan Ketahanan Pangan, Kodam Pattimura Gelar Rapat Evaluasi

“gaklah, belum. Itukan masih lidik, ya kita belum bisa sampaikan pokoknya, kita masih tahapan lidik,” cetusnya.

Sementara itu, Kadis PUPR M. Moh Lutfi saat dikonformasi melalui Via Whatsaap juga belum meberikan jawaban. Begitu juga Kabid Bina Marga, Isnain Masuku yang juga sebagai PPK dalam proyek tersebut.

Informasi yang diterima bukan saja proyek tersebut yang dikerjakan oleh PT. Kristi Jaya Abadi akan tetapi, terdapat sejumlah peroyek lainnya juga dikerjakan oleh Perusahan yang di duga milik kakak Ipar dari Bupat Sula.

Sekedar diketahui PT. Kristi Jaya Abadi juga mengerjakan proyek pekerjaan penyediaan air minum di Falabisahaya berdasarkan pada kontrak kerja dengan nomor : 910.916/605.3/19.CK/DPUPRPKP/2017 tanggal 12 April 2017. Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3 Miliar lebih. Sementara itu dalam LHP BPK-RI Perwakilan Malut nomor : 16.C/LHP/XIX.TER/5/2018 tanggal 21 Mei 2018. Tedapat temuan kelebihan pembayaran senilai Rp. 504 Juta lebih yang merugikan keuangan negara. (Raka)