Oleh: M. Isa Ansori, Kolumnis, Akademisi, Wakil Ketua ICMI Jatim
Pernyataan Joko Widodo bahwa pasangan Prabowo–Gibran bisa memimpin dua periode semestinya dibaca sebagai restu politik paling kuat dari seorang presiden kepada penerusnya.
Namun pernyataan itu segera kehilangan bobot ketika Jokowi, di panggung Rakernas PSI, menyatakan sumpah politik untuk bekerja memenangkan PSI—sebuah partai yang secara elektoral tidak memperkuat Prabowo, bahkan hidup dari ceruk pemilih yang sama.
Kontradiksi ini mencapai puncaknya ketika elite PSI dengan enteng menyebut Gibran sebagai calon presiden kuat 2029.
Ini bukan lagi soal kekeliruan komunikasi. Ini adalah ketidakjujuran politik yang disengaja.
Jokowi sedang memainkan politik dua kaki secara terang-terangan: satu kaki berpijak pada kekuasaan formal Prabowo, kaki lain menyiapkan jalur alternatif melalui PSI dan Gibran. Dalam praktik demokrasi mana pun, ini bukan strategi keberlanjutan, melainkan strategi pengendalian. Jokowi ingin Prabowo berkuasa, tetapi tidak sepenuhnya berdaulat.
Masalahnya bukan pada hak Jokowi untuk berpolitik setelah lengser. Masalahnya adalah pengaburan batas etika transisi kekuasaan. Dukungan kepada Prabowo dipasarkan sebagai kepentingan negara, sementara dukungan kepada PSI dikemas sebagai urusan pribadi. Padahal dampaknya sangat politis: Jokowi sedang memastikan bahwa apa pun yang terjadi, ia tetap menjadi variabel penentu.
