Politik Sepak Bola Gajah

oleh -36 views
Made Supriatma

Oleh: Made Supriatma, Peneliti dan jurnalis lepas. Saat ini bekerja sebagai visiting research dellow pada ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapore

Ini adalah pasangan calon walikota Solo pada Pilwakot 2020. Mereka adalah Bagyo Wahyono – FX Supardjo. Mereka maju sebagai calon independen setelah berhasil mengumpulkan 45.329 dukungan berupa KTP dan dari jumlah itu sebanyak 35.142 KTP diverifikasi sah oleh KPUD. Pasangan ini memenuhi syarat karena berhasil menghimpun 8.5% dukungan dari jumlah pemilih sebelumnya.

Mengumpulkan 40an ribu KTP itu bukan sesuatu yang mudah. Ia perlu beaya. Setiap fotokopi KTP dan KK itu harus ditaruh dalam satu map folder. Dan KPUD akan mengambil sampel untuk melakukan verifikasi administratif dan verifikasi faktual.

Jangan bayangkan ini pekerjaan yang enteng. Ini adalah sebuah operasi politik yang besar dan memakan beaya.

Sementara itu, Bagyo Wahyono dan pasangannya F.X. Supardjo bukanlah orang berada. Bagyo Wahyono adalah mantan penjahit baju di Pasar Gede Solo. Sementara F.X. Supardjo adalah seorang Ketua RW dan pensiunan instruktur di sebuah Balai Latihan Kerja.

Mereka jelas tidak punya uang untuk menjalankan operasi politik sedemikian besar. Bahkan saya kira hanya untuk menyediakan map folder untuk sekian ribu KTP saja pun mereka tidak sanggup. Namun, faktanya, mereka lolos dari proses verifikasi.

Baca Juga  8 Cara Mengetahui Selingkuhan Mencintai Kita atau Tidak

Saat melakukan penelitian, saya mendengar kabar, seorang pensiunan jendral polisi mengatur dan membeayai operasi politik ini. Sampai sekarang saya belum jelas tentang siapa yang membeayai operasi KTP ini.

Pasangan Bajo ini didukung oleh sebuah organisasi yang relatif tidak dikenal bernama Tikus Pithi Hanata Baris. Organisasi ini yang kabarnya menjalankan operasi KTP tersebut. Begitu selesai Pilwakot, organisasi ini menghilang begitu saja.

Ketuanya, Tuntas Subagyo, juga bukan orang tanpa masalah. Ia terlibat dalam beberapa skandal keuangan.

Pilwakot Solo menjadi justifikasi bagi Gibran bahwa ia telah melakukan prosedur politik yang sah. Ketika ditanya soal koneksinya ke bapaknya yang adalah presiden, Gibran selalu berkilah, “Biar masyarakat yang menentukan.”

Benar bahwa masyarakat menentukan. Namun, ia lupa bahwa kalau lawannya adalah sekelas ayam sayur, tentu saja ia bisa menang.

Pemilihan walikot Solo tahun 2020 adalah awal dari apa yang kita alami sekarang. Para elit berpura-pura mengikuti prosedur — prosedur yang sudah mereka bengkokkan sebelumnya. Tentu saja hasilnya seperti yang mereka inginkan.

Baca Juga  Pakar Asing Sebut Nasib Papua Makin Parah Jika Prabowo Memerintah

Ini persis seperti “sepak bola gajah,” sebuah metafora dari jaman Orde Baru. Sepak bola gajah adalah permainan sepak bola oleh gajah yang skor-nya sudah diarahkan oleh pawangnya. Di jaman Orba, metafora ini juga dipakai untuk pertandingan sepak bola yang skor-nya sudah diatur bandar-bandar judi.

Tidak sedikit pun itu berbeda dari politik sekarang ini. Inilah “politik sepak bola gajah,” dimana aturan main dibengkokkan oleh para pawang politik.

Saya sengaja menulis ini karena sedih melihat liputan media kita. Para jurnalis sibuk dengan gosip elit politik, hasil survei, dan turut serta dalam perang elektabilitas. Mereka lupa pada tugas utamanya yakni memberikan informasi sedetail mungkin terhadap calon-calon yang akan dipilih.

Saya memilih Gibran disini karena proses pencalonannya yang secara telanjang memperlihatkan proses “micariage of justice.” Ternyata politik sepak bola gajah ini tidak dimulai ketika proses Mahkamah Konstitusi saja namun jauh sebelum itu.

Sekarang saya kira bukan hal yang sulit untuk membuka itu. Banyak pelaku — yang sudah berbeda kepentingan dengan Gibran dan Jokowi — pasti mau bicara dan mengungkap semua ini. Sialnya, tidak ada yang menulis!

Baca Juga  Real Count KPU 38% DPR RI Dapil Malut: PAN Geser NasDem dari Kursi Terakhir

Para wartawan juga tidak menulis calon-calon yang lain. Seperti Anies Baswedan (hello, Formula-E); Ganjar Pranowo (hello, e-KTP); Muhaimin Iskandar (apa kabar liburan beberapa bulan di Paris?). Kalau Prabowo, sudah banyak sekali ditulis namun tidak kurang hal untuk ditelisik (siapa konsultan yang mengajari dansa-dansa yang bikin lantai berjungkit itu? 😛)

Jadi, jika kita menuduh bahwa demokrasi kita mengalami kemunduran, salah satu sebabnya adalah karena para jurnalis tidak melakukan tugas; para akademisi yang gagap bicara diluar ilmunya yang sempit itu; dan para intelektual yang sok maha tahu itu. Dan tentu saja media kita yang dikendalikan kekuasaan dan uang. Serta penikmat media kita yang menganggap bahwa informasi yang baik, cerdas, mendalam, dan bermutu itu bisa disediakan secara gratis.

Kita sendiri yang menenggelamkan demokrasi. Jadi, jika saatnya nanti kita kehilangan kebebasan maka kita harus menyalahkan diri kita sendiri yang telah mematikannya. (*)

No More Posts Available.

No more pages to load.