oleh

Politisi NasDem Sebut Bawaslu dan KPU Kepsul Bersekongkol Bohongi Publik

Link Banner

Porostimur.com | Sanana: Ketua Bidang OKK DPD NasDem Kepulauan Sula (Kepsul) Provinsi Maluku Utara (Malut) Damrin Panigfat, geram dengan statement Ketua Bawaslu Kepulauan Sula Iwan Duwila yang menyampaikan tidak tahu salah satu anggota Panwascam terlibat di pengurus Partai Politik.

Hal ini disampaikan karena Bawaslu Kepsul sengaja meloloskan Riki Rasyid sebagai Panwascam. Sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepsul Yuni yunengsih Ayuba, juga berstatement bahwa Sistem Partai Politik (Sipol) hanya dapat diakses bila pengurusnya pada tingkat kabupaten, sementara pengurus tingkat kecamatan tak dapat diakses.

Link Banner

Pernyataan pimpinan Bawaslu dan KPU tersebut menuai reaksi dari Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Damrin Panigfat dengan tegas mengatakan Ketua Bawaslu dan Ketua KPU membohongi publik Sula.

Riki Rasyid adalah benar salah satu pengurus partai politik dibuktikan dengan lampiran Surat Keputusan (SK), Nomor : PAN/A/27.9/Kpts/K-S/11/II/2017 tertanggal 20 Febuari 2017 dan namanya juga tercantum di sistem informasi partai politik (SIPOL). Masa ketua bawaslu tidak tahu ? tanya dia

“Iwan Duwila sebagai ketua PANWAS Kepsul di duga sengaja menempatkan Riki Rasyid sebagai staf kecamatan pada Panwascam Sanana Utara. Tidak mungkin, sebab secara kelembagaan Bawaslu patut mengetahui rekam jejak baik komisioner maupun pegawai dan staf pada lembaga dibawahnya melalui sekretariat sebagai bagian dalam tubuh organisasi secara kelembagaan”, terangnya.

Damrin menambahkan Sementara PKPU mewajibkan pada pemilu serentak tahun 2019, parpol wajib untuk mengisi data kepengurusan dan keanggotaan pada sipol. Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 2017 KPU dapat membuat pedoman teknis pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Peraturan Komisi Pemilu (PKPU) salah satunya mewajibkan sipol bagi parpol.

Menurut PKPU Nomor 11 tahun 2017 yang dirubah menjadi PKPU Nomor 6 Tahun 2018 data parpol di sipol menjadi syarat mendaftar parpol peserta pemilu, jika parpol tidak memasukkan data ke sipol, maka parpol tidak bisa mendaftar sebagai peserta pemilu serentak tahun 2019.

Yuni Yunengsi Ayuba di tahun 2018-2019 juga selaku Anggota Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Sula, bikin apa saja tidak tahu Riki Rasyid sebagai pengurus Partai Politik Verifikasi parpol 2019.

“Riki Rasyid namanya sudah di SIPOL jadi jangan alasan soal pengurus Kecamatan tidak masuk di SIPOL. Saya sangat ragu dengan Ketua KPU dan Ketua BAWASLU dalam menjalankan tugasnya, sebagai penyelenggara pemilu yang wajib berpedoman pada asas dan prinsip penyelenggara pemilu”, katanya. (ifo)

Link Banner

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed