Polri diminta percepat penanganan kasus KNPI

oleh -31 views
Link Banner

@Porostimur.com | Ambon : Selang 3 tahun terakhir, masalah hukum yang dilaporkan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) masih belum tertuntaskan oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Karenanya, KNPI meminta pihak Polri mempercepat penanganannya, sehingga masalah ini tidak berlarut-larut.

Hal ini diungkapkan Ketua DPP KNPI Pusat, Siarjuddin A. W, kepada wartawan, di sela-sela acara pelantikan DPD KNPI Maluku periode 2018-2021, di lokasi Gonga Perdamaian, Senin (29/1).

Acara pelantikan ini turut dihadiri Sekertaris Provinsi (Sekprov) Maluku, Kepala Dinas (Kadis) Pemuda dan Olahraga (Pora) Maluku.

Link Banner

Menurutnya, pelantikan DPD KNPI Maluku merupakan langkah awal sebagai organisasi dan berhimpun.

Sebagai wadah berhimpunnya berbagai organisasi pemuda, KNPI juga menempuh jalur hukum terkait permasalahan logo resminya.

”Jadi pada pertengahan tahun 2015 pada dalam proses laporan polisi itu tinggal mengenai hak guna ataupun hak paten daripada logo KNPI. Dimana, logo KNPI itu sudah disahkan oleh negara melalui Kementeriaan Hukum dan HAM atas penggunaan logo KNPI. Dan pada tanggal 31 Januari 2017 nanti akan dilakukan gelar perkara besar di Mabes Polri berkaitan dengan laporan kita yang sudah berjalan begitu lama,” ujarnya.

Sesuai Undang-undang (UU) Hak Cipta, jelasnya, penggunaan logo itu diatur sesuai kewenangan tersebut.

Baca Juga  Senja di Pantai Capalulu, Sepotong Janji Manis dari Tanah Sula

”Karenanya, jika ada orang atau kelompok orang yang menggunakan logo KNPI tanpa seijin kami atas pemegang hak cipta tersebut, sesungguhnya akan mendapat pasal pidana sebagaimana diatur dalam UU,” tegasnya.

Diharapkannya, pihak Mabes Polri sudah menemukan 3 orang tersangka yang sudah dilaporkan pihaknya, yakni Faat Arafic, Fadly Alimin dan Cupli Risman.

Pasalnya, ketiga orang tersebut menjadi biang dari awal terpecahnya KNPI di seluruh Indonesia.

Kkarena itu, seluruh elemen yang tergabung dalam KNPI maupun elemen masyarakat, dihimbaunya untuk mengedepankan persatuan dan kesatuan, sebagai bagian yang utuh di dalam wadah berhimpun atau KNPI.

Apalagi, akunya, KNPI menjadi aset daripada bangsa dan aset daripada negara.

Baca Juga  Alami Penyakit Tumor, Yumma Azahra Butuh Biaya Pengobatan

Dimana, KNPI merupakan satu-satunya wadah berhimpun kepemudaan, yang merangkul berbagai organisasi kepemudaan didalamnya.

”Untuk itu kami meminta dan mendesak pihak Kepolisian Republik Indonesia intim menegakkan hukum seadil-adilnya, tidak boleh ada lagi proses yang menghambat laporan kami tersebut. Dan tidak boleh ada lagi istilah “Dualisme KNPI”. Kenapa? Karena kami meyakini bahwa tidak ada sesungguhnya dualisme, jangan terpancing juga karena itu hanya isu dari orang orang yang ingin KNPI pecah,” jelasnya.

Secara keseluruhan, terangnya, KNPI menghimpun 153 organisasi kepemudaan dilengkapi dengan berbagai kultur keagamaan yang diakui oleh negara.

Salah satunya yang termasuk dalam himpunan KNPI ini yakni Kelompok Cipayung, di antaranya HMI, GMKI, PMKRI, GAMKI, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Pancasila dan seluruh komponen organisasi Pemuda lainnya yang ikut mendirikan KNPI pada tanggal 23 Juli 1973.

Baca Juga  Sepekan, TNI gelar rile bendera Sabang sampai Merauke

”Dan sekali lagi kami berharap Kapolri dapat menindaklanjuti proses hukum yang telah kami laporkan tahun 2015 dengan seadil adilnya,” pungkasnya. (Jessica Soplera)