@Porostimur.com | Ambon : Kepolisian Republik Indonsia, berkomitmen untuk terus bekerja keras guna menjamin penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, sehingga berjalan dengan aman, lancar dan damai.
Hal ini ditegaskan Gubernur Maluku, Ir. Said Assagaff, saat membacakan amanat Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, dalam apel upacara Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata 2018, di Lapangan Upacara Polda Maluku, Kawasan Tantui Ambon, Rabu (19/9).
”Berbagai potensi kerawanan telah dipetakan untuk dilakukan upaya penanganan secara profesional dan berkelanjutan, selain itu, keberhasilan Polri, TNI dan seluruh elemen dalam pengamanan Pemilu Tahun 2014 serta Pilkada Serentak Tahun 2015, 2017 dan 2018, menjadi salah satu referensi penting dalam pengamanan Pemilu Tahun 2019,” ujarnya.
Mewujudkan hal dimaksud, akunya, Kapolri selaku pemuncak kepolisian memberi penekanan terhadap beberapa hal untuk dipedomani dan dilaksanakan, yakni mnemperkuat soliditas dan sinergisitas TNI-Polri guna mewujudkan pemilu yang aman, lancar dan damai.
”Menjaga netralitas Polri dan TNI serta hindari tindakan yang dapat mencederai netralitas TNI dan Polri dalam penyelenggaraan setiap tahapan pemilu,” tegasnya.
Selain itu, jelasnya, seluruh jajaran Polri yang terlibat dalam Operasi Mantap Barat 2018 diharuskan mengedepankan langkah proaktif dengan mengoptimalkan deteksi dini, guna mengetahui dinamika yang berkembang, untuk selanjutnya dilaksanakan upaya pencegahan dan penanganan secara din.
”Dorong seluruh elemen KPU, Bawaslu, Caleg, Parpol dan masa pendukungnya, Pemda, Media, Tokoh Masyarakat, serta Pengawas Pemilu Independen, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban sesuai dengan peraturan yang berlaku,” terangnya.
Menggelorakan deklarasi Pemilu Damai di masing-masing wilayah, tegasnya, menjadi salah satu upaya menyukseskan Pemilu 2019 yang aman, lancar dan damai.
Dimana, merealisasikannya yakni dengan mengikutsertakan elemen–elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, menyusun rencana pengamanan secara detail dan melaksanakan latihan pada setiap tahapan pengamanan, termasuk dalam menghadapi situasi kontinjensi.
”Serta lakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional, baik terhadap dugaan tindak pidana pemilu yang diselenggarakan melalui Sentra Gakkumdu, maupun potensi pelanggaran hukum lainya, guna menjamin stabilitas kamtibmas yang kondusif,” pungkasnya. (keket)
