Mungkin ini bawaan pikiran Orde Baru di mana Prof Soemitro Djojohadikoesumo, ayah dari Prabowo, adalah arsitek ekonominya. Bagi Prabowo, tanpa oposisi, pemerintahan akan lebih efektif. Mungkin ia melihat contoh-contoh negara yang menjadi makmur berkat ketiadaan perbedaan pandangan di masyarakat, seperti Singapura, Korea Selatan, dan China yang belakangan ini dilirik banyak pemimpin Dunia Selatan (Global South) yang repot berurusan dengan demokrasi. Tapi yang dicapai tiga negara itu secara saintifik belum dapat dijadikan pegangan. Rezim Mulyono yang lebih terpusat dengan membungkam oposisi justru hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,1 persen selama 10 tahun.
Pemerintahan SBY yang lebih demokratis justru mampu memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Memang negara yang inklusif secara kelembagaan dan demokratis secara politik justru menghadirkan contoh keberhasilan pembangunan yang dapat dibuktikan secara saintifik. Kemajuan Singapura dan China lebih mencerminkan fenomena meritokrasi yang keberlanjutannya masih tanda tanya. Awalnya, Prabowo menjanjikan akan membentuk zaken kabinet. Kenyataannya, para menteri, pejabat setingkat menteri, kepala-kepala lembaga, dan utusan-utusan khusus yang direkrut tidak dikenal sebagai orang-orang berkompeten dan berintregritas.
