Oleh: Lukas Luwarso, Jurnalis Senior, Kolumnis
Presiden Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna, 5 Mei, membuat pernyataan unik: “Saya dibilang presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Itu tidak benar.” Pernyataan ini menarik, tapi siapa yang memintanya menyampaikan pernyataan itu? Mengapa perlu ia sampaikan pada sidang kabinet, yang diliput oleh media?
Apakah pernyataan itu diagendakan, dirancang, atau murni dorongan impulsif-reaktif? Sekadar ingin membantah rumor, bernuansa konspiratif, terkait kepemimpinannya. Isu “presiden boneka” pasti sangat merendahkan, dan tidak semustinya disandang oleh orang yang sedang menduduki kekuasaan (the power that be), berlatar militer, dengan kewenangan begitu besar.
Prabowo merasa perlu merespon rumor presiden boneka dalam sidang kabinet, menunjukkan keseriusan situasinya. Mengelevasi rumor dalam rapat formal, mengangkat isu sebagai informasi resmi. Boneka atau bukan, yang terkonfirmasi adalah Prabowo mengaku sering berkonsultasi, meminta saran dan pendapat Jokowi. Selain soal boneka, dalam pernyataan itu Prabowo juga menyinggung soal “ijazah palsu” Jokowi – tuduhan yang kini sedang diuji di pengadilan.
Beberapa hari sebelum pernyataan Prabowo membantah sebagai “boneka”, politik Indonesia dikagetkan dengan Keputusan Panglima TNI membatalkan mutasi sejumlah perwira tinggi. Pembatalan mendadak hanya berselang sehari setelah mengeluarkan keputusan mutasi. Yang diduga terkait erat dengan petisi permintaan para purnawirawan TNI agar Wapres Gibran dicopot.
