Prof Salim Said: Jangan Berharap Banyak kepada Jokowi, Dia Tidak Punya Kuasa

oleh -71 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Prof Salim Said menilai tuntutan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan masalah bangsa sulit untuk dipenuhi.

Baik itu masalah krisis ekonomi, pandemi COVID-19, buruh, honorer, hukum, sosial, dan seabrek lainnya. Semua tidak akan bisa diselesaikan Jokowi.

Ketidakmampuan Jokowi ini, menurut Prof Salim, lantaran presiden RI ke-7 itu tidak punya kekuasaan penuh. Jokowi bukan kader partai, apa lagi ketum parpol.

“Kita tidak bisa berharap banyak kepada Jokowi. Bukan karena dia jahat tetapi karena dia tidak punya kekuasaan,” kata Prof Salim dalam kanal YouTube Hersubeno Point.

Pengamat dan ilmuwan sosial ini menilai, kebijakan yang diambil Jokowi mengandung berbagai kepentingan para oligarki pendukungnya. Sehingga sulit mengetahui mana kebijakan murni Jokowi.

Baca Juga  Senja di Pantai Capalulu, Sepotong Janji Manis dari Tanah Sula

“Jokowi itu sebenarnya dalam posisi sulit. Kita tidak tahu undang-undang mana yang dia usulkan dan diperjuangkan untuk kepentingan rakyat. Dan, mana yang terpaksa diajukan karena meladeni kepentingan oligarki-oligarki yang lain,” terangnya.

Jangan heran, rancangan undang-undang (RUU) yang sebenarnya krusial malah belum dibahas. Sementara yang tidak urgent dibahas duluan.

Dan, ini sebenarnya merugikan Jokowi karena dinilai tidak peka dengan kepentingan publik.

Prof Salim menambahkan, sejatinya modal Jokowi hanya tanda tangan. Keputusan apapun kalau tidak diteken Jokowi tidak akan bisa jalan.

“Nah itu kekuasaannya Jokowi. Tidak ada yang lain,” cetusnya.

Jokowi, lanjutnya, tidak punya pengikut, tidak punya partai. Dia bisa jadi presiden karena bertemu sejumlah oligarki yang punya kepentingan. Dan semuanya itu menagih sesuatu dari Jokowi.

Baca Juga  Selama Bulan Ramadhan, Jam Operasional Usaha Kuliner dan Toko di Kota Ambon Alami Penyesuaian

“Yang mereka (oligarki-oligarki) inginkan itu kebijakan-kebijakan yang menguntungkan mereka. Itu tercermin dari macam-macam usulan RUU yang dibahas di DPR,” tandasnya. (red/jpnn)