Proteksi dan Lindungi Masyarakat Kota Ambon, ASN Dilarang Mudik dan Open House

oleh -64 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Walikota Ambon, Richard Louhenapessy secara resmi melarang Aparat Sipil Negara di lingkungan pemerintah Kota Ambon untuk mudik dan menggelar open house selama lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah.

Kepada para jurnalis, Kamis (29/4/2021), Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, mengatakan, larangan mudik dan open house bagi pejabat dan ASN pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini, merupakan upaya untuk memproteksi dan melindungi masyarakat serta dukungan solidaritas bagi kinerja pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Dijelaskan Walikota, terkait larangan Mudik dan Open House Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon akan berpedoman pada kebijakan secara nasional, namun dalam penerapannya kompetensi Pemkot hanya terbatas di wilayah kota Ambon saja.

Baca Juga  Batal Tunangan 17 Tahun Lalu, Ben Affleck Siap Lamar JLo Saat Ultah

“Pemkot Ambon pada dasarnya berpedoman pada kebijakan secara nasional, namun kompetensi kita wilayah kota saja, kalau antar kota menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Maluku,” katanya.

Dirinya mengatakan, kota Ambon dalam Zonasi Peta Resiko Penyebaran Covid 19 Wilayah Maluku, hingga saat ini masih berada pada zona oranye atau resiko sedang dengan skor yang semakin meningkat.

“Kita menjaga jangan sampai upaya kita menjadi mubazir, hanya karena ada pejabat atau  ASN yang mudik atau Open House,” ungkapnya.

Meski tidak ada sanksi yang diberikan pada Pejabat atau ASN yang melanggar larangan tersebut, Walikota menjamin seluruh ASN di Lingkup Pemkot Ambon akan patuh, karena kondisi  seperti ini juga sudah berlangsung di tahun 2020 kemarin .

Baca Juga  Lucia Izaak Sudah punya feeling, Sebelum Ditetapkan Jadi Tersangka.

“Yang pasti kalau soal sanksi tidak ada sanksi hukum, tapi paling tidak ada sanksi sosial, dimana masyarakat memberikan justifikasi bahwa Pejabat atau ASN ini tidak patut dicontoh,” ungkapnya.

Ditambahkan Walikota kebijakan larangan Mudik dan Open House merupakan implementasi dari perintah Peresiden RI Joko Widodo, kepada kepala daerah baik Gubernur mapun Bupati/Walikota, dalam rangka mengantisipasi perkembangan kasus Covid 19 yang melonjak drastis, sebagaimana dialami oleh negara India, Brazil dan Turki. (nicolas)

No More Posts Available.

No more pages to load.