PSBB Terbatas di Ambon Mulai Berlaku 17 April 2020

oleh -1.012 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam lingkup terbatas mulai diberlakukan di Kota Ambon mulai 17 April 2020 mendatang.

Hal ini dikatakan Ketua Gugus Tugas (Gustu) Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Ambon, Syarif Hadler usai menghadiri rapat bersama Ketua Gustu Provinsi Maluku, Rabu (15/4/2020) sore tadi.

Syarif mengatakan, rapat tersebut membahas tentang hasil koordinasi antara Pemprov Maluku dan DPRD Maluku dalam rangka melakukan pembatasan akses transportasi ke Kota Ambon.

“Sudah ada langkah yang diambil Pemprov dan DPRD Maluku, sehubungan dengan semakin meningkatnya kasus terkonfirmasi COVID-19 di Maluku, lebih khusus di Ambon,” katanya.

“Sesuai hasil koordinasi, Pemprov dan DPRD Maluku sepakat untuk melakukan PSBB terbatas di Kota Ambon selama 14 hari”, katanya

Baca Juga  Konflik Tidak Bisa Selesai dengan Dialog, Mantan Aktivis HMI Ini Tawarkan Enam Resolusi untuk Papua

“Yang akan dilakukan mulai tanggal 17 april mendatang adalah penutupan pelabuhan laut antar provinsi dan pelabuhan laut antar pulau. Juga termasuk akses jalan darat menuju ke Kota Ambon, dalam rangka karantina terbatas pulau Ambon,” imbuh Hadler.

Syarif menyebut tempat-tempat diberlakukannya PSBB terbatas antara lain, Pelabuhan Yos Sudarso, Pelabuhan Slamet Riyadi serta pelabuhan antar pulau lainnya. Sementara pembatasan pergerakan masuk keluar Kota Ambon, akan dilakukan di Pertigaan Passo, Hunut, dan Laha.

“Untuk pelabuhan, penutupan diberlakukan untuk kapal penumpang seperti Kapal Pelni atau Perintis, Kapal Cepat, Kapal Kecil, Ferry (khusus penumpang), serta speedboat. sedangkan kapal-kapal pengangkut logistik, kebutuhan pokok tetap beroperasi seperti biasa,” tukasnya.

Baca Juga  Dandim 1509/Labuha bersama Forkopimda Halsel Jalani Vaksinasi COVID-19 Tahap Dua

Syarif Hadler menambahkan, akses bisa dibuka hanya bagi penyuplai kebutuhan pokok, kesehatan dana kedaruratan lainnya.

Terkait penutupan atau pembatasan pada wilayah pelabuhan yang akan berdampak pada perekonomian masyarakat seperti buruh angkut, pedagang warung maupun asongan, Ketua Gustu menjelaskan, hal tersebut juga sudah dibahas bersama provinsi saat pertemuan.

“Kita sudah melakukan antisipasi melalui jaring pengaman sosial untuk mengupayakan kebutuhan mereka selama penutupan yang dilakukan. Pemkot dan Pemprov akan sharing dana untuk jaring pengaman sosial tersebut,” pungkasnya. (enggel/agi)