PT. MTP Diduga Merampas Ruang Hidup Warga Kepulaun Sula

oleh -100 views
Link Banner

Porostimur.com, Sanana – Warga Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara khususnya mulai merasakan dampak dari Perusahan Mangoli Timber Producer (PT. MTP) yang berencana beroperasi di desa tersebut.

Pasalnya, PT. MTP telah mengeluarkan surat pemberitahuan tentang batas waktu pinjam pakai areal beringin tepat berlabuh longboat milik masyarakat. Surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 1 November 2022.

Hal pemberitahuan itu, tentang Batas Waktu Pinjam Pakai Areal Beringin sekarang mendapat beragam protes dari sejumlah warga dan Kepala Desa (Kades) di Mangoli Utara.

Kades Desa Modapia Suhartono Umasugi, saat membaca surat tersebut, mengatakan, kalau PT. MTP perintahkan untuk mengosongkan areal beringin di pesisir pantai.

“Lantas saya dan warga saya akan menambat perahu atau longboat kami di mana lagi. Area pesisir itu adalah tempat paling aman dan tenang untuk tambat labuh meski cuaca berangin dan berombak,” kata Suhartono.

Senada juga disampaikan Kades Trans Modapuhi, Mukaram Buamonabot yang menyayangkan, langkah PT. MTP.

“Andai warga masyarakat saya disuruh pindah, terus pindah ke mana. Apakah ada solusi yang tepat dan aman untuk tempat tambat labuh. Ini juga harus diperjelas pihak perusahaan PT. MTP,” tukasnya.

Sementara itu, warga Desa Falabisahaya Sendri Rudi Umaternate yang juga sebagai koordinator aksi pada Rabu (30/11/22) menyampaikan, pesisir pantai area beringin sudah cukup lama menjadi tempat berlabuh yang aman serta teduh dari dulu waktu Perusahaan BPTG masih beroperasi sampai perusahaan melakukan pemutihan masal atau pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran pada Tahun 2007.

“Terus sekarang PT. MTP hendak beroperasi lagi kemudian hendak merampas ruang hidup masyarakata di delapan desa ini sangat tidak masuk akal dan mendasar, karena sebelumnya tidak ada pertemuan dengan masyarakat di tujuh desa yang lebih kena dampak,” ungkap Rudi dalam orasinya.

Rudi, mendesak PT. MTP agar segera mencabut dan membatalkan surat batas waktu pinjam pakai area beringin yang syarat akan merampas ruang hidup warga tujuh desa di Mangoli Utara.

Rudi bilang, perusahaan PT. MTP yang akan beroperasi kembali bukannya mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat.

“Ini kok malah hendak menyusahkan serta menyengsarakan masyarakat. Hal ini seperti beroperasinya PT. MANGTIP atau BPTG kalau tidak salah pada Tahun 1970 sampai tutup di Tahun 2007, desa atau masyarakat tidak mendapatkan apa-apa, CSRnya tidak jelas,’. papar Rudi

Umatetnate juga bilang jikalau PT. MTP tidak mengindahkan keluhan warga masyarakat maka beliau akan berkoordinasi meminta bantuan teman-teman aktivis di kabupaten, provinis, dan bahkan sampai di Jakarta untuk menduduki kantor-kantor PT. MTP dan PT. Sampoerna Kayu,” tukasnya.

“Sampai aksi unjuk rasa selesai tidak ada satupun batang hidungpun yang nampak dari pihak PT. MTP agar supaya keluar guna bertemu dengan peserta aksi. Padahal kami meminta bertemu dengan Wily Kurnia, Perdamaian Ringoringo, Yeriko Simanjuntak, dan Yudi Siswanto,” tutup Rudi.

Desa-desa yang terdampak dari dan atas dugaan perampasan ruang hidup rakyat oleh PT. MTP, sebgai nerikut: Desa Falabisahaya, Desa Minaluli, Desa Pastabulu, Desa Trans Modapuhi, Desa Modapuhi, Desa Saniahaya, Desa Modapia dan Desa Wailoba. (Jems)

Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News

No More Posts Available.

No more pages to load.