Publik Tiongkok Murka Pada Xi Jinping dan Partai Komunis Usai Kematian Dokter Li Wenliang

oleh -144 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Di balik wabah mematikan COVID-19 atau virus corona dari Wuhan, kemarahan dan murka masyarakat Tiongkok semakin menjadi-jadi.

Seperti dilansir daring Pikiran-Rakyat.com, netizen mengungkap kekecewaannya kepada Pemerintah Tiongkok setelah kematian dokter Li Wenliang.

Li merupakan seorang dokter mata yang memperingatkan virus baru COVID-19 serupa SARS kepada koleganya tanpa mengonfirmasi kepada pihak pemerintah.

Mengetahui tindakan tersebut, polisi segera menangkapnya pada Rabu 1 Januari 2020 bersama 7 tenaga medis lainnya.

Setelah diketahui ikut terserang virus corona baru tersebut, Li dirawat selama 26 hari dan meninggal dunia pada Kamis 6 Februari 2020.

Media dan dokter diminta untuk menutupi kematian tersebut oleh pemerintah Tiongkok. Namun, akhirnya informasi tersebut terbongkar juga.

Baca Juga  Kemenag RI Gelar Seleksi Terbuka JPT Pratama

Tak hanya netizen yang murka, 10 profesor Wuhan dengan berani menandatangani tuntutan untuk kebebasan berpendapat sesuai konstitusi Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Ada pula Profesor Xu Zhangrun dari Universitas Tsinghua, Beijing yang menuliskan esai kritik terhadap Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Partai Komunis Tiongkok dan akhirnya dikucilkan lewat pemblokiran ponsel dan media sosial.

Dikutip  dari The Guardian, seorang ahli sejarah Tiongkok yang mengasingkan diri ke luar Tiongkok mengungkap alasan dibalik gejolak ini.

“Kematian dr. Li telah mengekspos semua borok partai pemerintah dan kendali mereka; Ini jelas memberi dampak yang besar kepada pemikiran banyak orang,” ucap Hong Zhenkuai saat berada di Universitas Tokyo.

Akibat peristiwa ini, mekanisme yang selalu menekan jurnalis Tiongkok mulai melonggar, salah satunya dengan keberadaan majalah Caixin.

Baca Juga  Pasukan siaga bencana Polda Maluku evakuasi pohon tumbang

Majalah ini menampilkan kondisi faktual dan kisah-kisah menderita dari kehidupan orang-orang yang terkarantina di Wuhan.

Namun, kemurkaan publik tak membuat perubahan berarti di pihak pemerintah yang disetir Partai Komunis Tiongkok.

Partai itu telah siap untuk menghadapi hal semacam ini dan mengendalikan percakapan nasional, menurut sejumlah aktivis dan pakar.

“Tak ada ruang untuk kebebasan berpendapat di Tiongkok saat ini. Dampaknya kepada setiap individu (jika protes) meliputi berbagai aspek kehidupan.

“Secara ekonomi, mereka akan memotong segala kebutuhan hidup dasar (dipecat sebagai akademisi, penulis di-blacklist, dan takkan ada yang berani memberi pekerjaan).

“Anda akan dikucilkan dari masyarakat keseluruhan, kehilangan teman, dan yang paling buruk adalah kehilangan kebebasan personal,

Baca Juga  Kabar Gembira: PNS Wanita Boleh Jadi Istri Kedua? Ini Syaratnya

“Jadi sejumlah intelektual elit/pakar lebih memilih meninggalkan Tiongkok,” imbuhnya.

Sejak Presiden Xi Jinping naik jabatan pada akhir 2012, semua kontrol ideologi diperkuat dan menekan kebebasan rakyat sipil.

Tindakannya berkebalikan dengan pendahulu yang mulai melonggarkan media untuk meliput dan mengekspos kasus-kasus korupsi di Tiongkok.

Kader Partai Komunis Tiongkok (PKT) bahkan diancam disipliner jika mengekspresikan pendapatnya di muka umum.

Di bawah kendalinya, Xi benar-benar membatasi kebebasan berargumentasi meskipun di ranah akademis.

Sejumlah intelektual bebas, jurnalis, pengacara, dan pekerja lembaga swadaya masyarakat (LSM) dibungkam, dipenjara, ataupun kabur ke luar negeri. (red/rtm/pr)