Pusdiklat PB BNPB Gelar Pelatihan Dasar Manajemen Bencana Provinsi Maluku di Ambon

Porostimur.com | Ambon: Provinsi Maluku memiliki keunikan tersendiri dengan ciri kepulauan. Oleh karena itu tidaklah mengherankan kalau luas wilayah provinsi ini yang keseluruhannya seluas 712.479,69 km² didominasi oleh wilayah laut sebanyak 92,4% atau 658.294,69 km², dan selebihnya merupakan wilayah daratan seluas 54.185 km² atau hanya 7,6% dari total luas wilayah Provinsi Maluku, dan secara administratif Provinsi Maluku memiliki 11 Kabupaten/Kota atau 9 Kabupaten dan 2 Kota.

Secara geologis, Provinsi Maluku terletak pada pertemuan tiga lempeng bumi, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Selain itu Provinsi Maluku juga dilintasi Ring of Fire/ cincin api dunia. Kondisi demikian membuat Provinsi Maluku rentan terhadap bencana geologis, seperti gempabumi, tsunami, dan letusan gunung api. Sejarah mencatat, begitu banyak kejadian bencana geologi yang terjadi di masa lampau. Peneliti-peneliti VOC bahkan mencatat telah terjadi puluhan gempa bumi dan tsunami di Maluku tercinta ini.

Belum lagi ancaman hidrometeorologis yang dapat terjadi kapan saja. Seperti kita ketahui bersama bahwa wilayah Indonesia, termasuk Maluku, juga terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu panas dan hujan, dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan bebatuan yang relatif beragam, baik secara fisik maupun kimiawi, menghasilkan tanah yang subur.

Sebaliknya, kondisi ini dapat menimbulkan beberapa akibat buruk bagi manusia seperti terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin parah dan memicu meningkatnya jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi (banjir, tanah longsor dan kekeringan) yang terjadi silih berganti di Provinsi Maluku. Bahkan bencana hidrometeorologis merupakan bencana yang sering terjadi di Provinsi Maluku.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Provinsi Maluku menempati peringkat ketiga secara nasional dengan indeks risiko TINGGI. Adapun skor indeks risiko bencana di Provinsi Maluku adalah 179.

Banyaknya penduduk yang terdampak bencana dan luasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, khususnya saat gempa bumi yang terakhir, pada  tahun ini, belum lama yang lalu, Juni 2019 menuntut adanya upaya kesiapsiagaan bagi penduduk baik sebelum, saat maupun setelah bencana. Perasaan tidak mau tahu, tidak peduli dan merasa aman tinggal di daerah rawan bencana harus dihindari, mengingat bencana bisa datang pada saat yang tidak diduga. Dengan adanya kesiapsiagaan yang dimiliki oleh setiap penduduk, korban jiwa maupun harta dapat diminimalisir. Upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat tersebut harus dibarengi dengan sinergitas aparatur pemerintah di Provinsi Maluku dalam menghadapi ancaman bencana di wilayahnya.

Sinergitas ini diperoleh melalui upaya koordinasi yang sinergis, efektif dan efisien yang tidak mungkin bisa diperoleh dalam waktu yang singkat. Koordinasi yang dibentuk harus menghasilkan persamaan visi, misi dan gerak langkah antar OPD/SKPD sehingga menghasilkan upaya penanggulangan bencana yang sistematis dan terencana.

Salah satu upaya peningkatan kapasitas, sinergitas dan koordinasi antar BPBD se Provinsi Maluku adalah melalui pelatihan dasar manajemen bencana yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang bekerjasama dengan BPSDM Provinsi Maluku mulai hari ini pada tanggal 9 s.d. 13 September 2019 di Kota Ambon Provinsi Maluku dengan komposisi peserta berasal dari lingkup BPBD baik Kabupaten maupun Kota se Provinsi Maluku juga perwakilan dari Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, BAPEDA, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas ESDM, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas KOMINFO, Kesbangpol, Satpol PP, Kodam XVI/Pattimura, Korem 151/Binaiya, Lantamal IX Ambon, Lanud Pattimura, Polda Maluku, BMKG Stasiun Meteorologi Pattimura, BMKG Stasiun Geofisika Karpan dan Kantor Sar Ambon dengan total peserta sejumlah 40 orang peserta.

Pelatihan yang dibuka oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Maluku, Ibu Farida Salampessy, M.Si didampingi oleh Perwakilan dari Pusdiklat PB BNPB, Bpk. Henrikus Adi Hernanto, S.S., M.Em.Mgmt dan perwakilan dari BPSDM Provinsi Maluku Bpk. Husni Al’Zagladi, S.Sos ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kemampuan ASN se Provinsi Maluku dalam bidang penanggulangan bencana sehingga diharapkan dapat tercipta aparatur ASN yang mampu memahami pelaksanaan penanggulangan bencana dengan baik serta dapat bersinergi dengan semua komponen.

Melalui pelatihan dasar manajemen bencana di Provinsi Maluku ini, diharapkan para peserta disamping mempunyai pemahaman tentang penanggulangan bencana di Indonesia, juga mampu berkoordinasi dan bersinergi antar peserta yang merupakan ASN di lingkungan Provinsi Maluku yang pada akhirnya akan tercipta kerjasama yang erat dalam upaya kesiapsiagaan bencana di Provinsi Maluku, baik pada sebelum terjadinya bencana/pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana. (Keket).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: