Putusan Dianggap Menyimpang, PN Sanana Didemo Panwas

oleh -33 views
Link Banner

Porostimur.com | Sanana: Sejumlah panwas desa dan panwas kecamatan melakukan aksi demonstrasi di depan Pengadilan Negeri Sanana (PN) dan Kantor Bawaslu Kepulauan Sula, Maluk Utara, Kamis (19/11/2020).

Masa aksi yang mengatas namakan Fron Pembela Demokrasi (FPD), merasa tidak puas dengan putusan Majelis Hakim PN Sanana telah memvonis bebas terhadap lima terdakwa Jurkam HT-Umar yang melakukan pengusiran Panwas Desa Capalulu, pada Kamis (12/11/2020), lalu.

Kelima terdakwa yang divonis bebas tersebut adalah, Ketua Tim kampanye paslon Bupati Kepulauan Sula, Hendrata Thes dan Umar Umabaihi (HT-UU), Bustamin Sanaba, dan para jurkam, Salem Buamona, Ajis Umanahu, Salman S. Naipon, dan Sahdi Duwila.

Salah satu orator FPD Desiyanti Umasugi, dalam orasinya, mendesak Majelis Hakim PN Sanana membuka dan baca kembali kembali pasal 198A Undang-Undang (UU) nomor 10 Tahun 2016, dan pasal 33 tentang tugas dan tanggung jawab Panawascam. Seperti kasus pengusiran panwas desa capalulu yang merupakan temuan panwascam bukan laporan masayarakat.

“Semoga Majelis Hakim tidak salah baca pasal 198A UU nomor 10 Tahun 2016, tentang Pilkada, yang menjelaskan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak kekerasa atau menghalangi penyelenggara Pilkada dalam menjalani tugasnya bisa dipidana,” jelas Desiyanti Umasugi.

Baca Juga  Sambil Gowes, Pangdam Pattimura Sambangi Kotis Satgas Yonif RK 732/Banau

Desiyanti, mengatakan bahwa, dalam amar putusan Majelis Hakim PN Sanana menyatakan, Panwas desa dan panwas kecamatan bukan penyelenggara pemilu, padahal pasal 33 UU Nomor 10 Tahun 2016, yang mengatur tentang tugas dan kewenangan panwas.

Orator lain bernama Junaidi Sangaji, menyampaikan lima poin tuntutan Fron Pembela Demokrasi (FPD) dalam aksi tersebut, diantaranya:

Pertama, meminta kepada bawaslu Kepulauan Sula, untuk melakukan konferensi pers di media terkait putusan Majelis Hakim atas kasus pengusiran Panwas Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah, Kepulauan Sula.

Kedua, meminta kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu Republik Indonesia (Bawaslu RI), untuk mengawal ketat upaya banding yang dilakukan oleh Bawaslu Kepulauan Sula.

Baca Juga  Pemdes Guamadu Manfaatkan DD untuk Pencegahan Covid-19

Ketiga, meminta kepada Gakkumdu Provinsi Maluku Utara, mengawal kasus yang ditangani oleh Gakkumdu Kepulauan Sula.

Keempat, meminta kepada Bawaslu Kepulauan Sula, agar memberi pendampingan secara intensif kepada saksi yang melakukan gelar perkara di persidangan.

Kelima, mendesak Bawaslu Kepulauan Sula, melaporkan Hakim pengadilan Negeri Sanana ke Komisi Yudisial (KY), karena keputusan hakim dianggap keliru dan menyimpang, terkait kasus pengusiran Panwas di Desa Capalulu atas nama Yulianti Kemhai.

Selain itu, Humas PN Sanana, M. Fadlullah mengatakan bagi pihak-pihak yang tidak merasa puas atau tidak menerima putusan majelis Hakim PN Sanana yang bebaskan 5 orang jurkam paslon HT-Umar yang melakukan pengusiran Panawas desa maka silahkan melakukan upaya hukum yakni banding atau Kasasi. Sebab, setiap putusan tidak memuaskan semua pihak.

Baca Juga  Hadiri Aksi Bela Aqidah Di Ternate, Kapolda Janji Usut Hingga Tuntas Para Pelaku

“Putusan Majelis Hakim PN Sanana terhadap 5 terdakwa pengusiran panawas Desa Capalulu maka silahkan melakukan upaya hukum kasasi atau banding,”katanya.
Sedangkan Lanjut Falullah bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Majelis Hakim maka silahkan adukan ke Komisi Yudisial (KY),” tutur Humas PN yang juga Hakim PN Sanana.

Selain itu, Hakim PN Sanana ini juga mengatakan, terkait dengan salinan amar putusan Majelis Hakim, pihaknya sudah memeberikan ke FPD usai hering di kantor PN Sanana siang tadi, untuk ditelaah secara bersama, tutupnya. (red)