Rahawarin Sampaikan Rekomendasi BNPP Terkait Penanganan Stunting di Kawasan Perbatasan

oleh -950 views
Link Banner

Porostimur.com, Pekanbaru – Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) RI melalui Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP RI Jeffry Apoly Rahawarin, menyampaikan beberapa terkait rekomendasi terhadap penanganan stunting khususnya di kawasan perbatasan.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka pelatihan penanggulangan stunting di kawasan perbatasan Tahun 2022, di Hotel Bono Pekanbaru, Rabu (22/6/2022).

Rahawarin menyampaikan, sebagaimana yang diketahui bahwa program pemerintah terkait pelatihan percepatan penanganan stunting ini adalah program antara pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Kita tahu bahwa program ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Namun apakah cukup besar ini sudah kita lakukan tepat sasaran atau belum,” katanya.

Mantan Pangkogabwilhan III itu menambahkan, apalagi di kawasan perbatasan menjadi sorotan banyak pihak berkaitan terhadap mutu sumber daya manusia ke depan sehingga dalam hal ini BNPP RI melakukan upaya menurunkan kondisi stunting di Indonesia seperti melalui pelatihan ini.

Baca Juga  Mendagri Lantik Jeffry Apoly Rahawarin sebagai Deputi BNPP

“Untuk itu, adapun rekomendasi yang perlu dilakukan di tingkat pemerintah pusat seperti, meningkatkan koordinasi, kolaborasi dari semua stakeholder baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun non pemerintah dalam upaya penurunan stunting,” kata Rahawarin.

“Kemudian, perlunya dilakukan pelatihan lebih lanjut terkait penyerasi khususnya di wilayah lokasi prioritas menurut stunting. Serta menyediakan data yang valid atau akurat sehingga intervensi spesifik (mengenai penyebab langsung stunting) maupun intervensi sensitif (mengenai penyebab tidak langsung stunting) dapat dilakukan tepat sasaran,” imbuhnya.

Sedangkan, rekomendasi untuk pemerintah daerah Rahawarin menyatakan, perlu dibentuk tim di desa dan kelurahan dalam rangka mengawal penurunan stunting. Perlu adanya penataan sistem manajemen terkait santing di daerah.

Baca Juga  YLBHI Nilai Kehadiran Buzzer Merusak Kualitas Demokrasi

“Selain itu juga, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan anggaran di level kecamatan melalui APBD dan APBDes demi mendukung program penurunan stunting di daerah. Hal ini sebagai upaya untuk menurunkan stunting di Indonesia,” ujarnya. (Keket)

No More Posts Available.

No more pages to load.