Rahmi Husen: Tuntutan Otsus Malut Lebih Pada Soal Keadilan

oleh -91 views
Link Banner

Porostimur.com | Sofifi: Mengemukanya wacana Otsus (Otonomi Khusus) Maluku Utara yang digaungkan oleh sejumlah tokoh masyarakat Malut termasuk Sultan Tidore, juga mendapat respon dari beberapa anggota DPRD Provinsi, salah satu diantaranya adalah Rahmi Husen.

Rahmi Husen yang ditemui wartawan media ini pada Senin, (14/10/2019) mengatakan, kalau tuntutan otsus ini sangat wajar.

“Wajar ya, tuntutan warga masyarakat yang diwakili oleh beberapa tokoh termasuk Sultan Tidore pada beberapa waktu lalu. Wajar karena daerah ini dulunya adalah negara yang begitu besar, punya wilayah kekuasaan sampai dimana-mana tetapi semenjak bergabung ke Indonesia, pembangunan di Maluku Utara kemudian tertatih-tatih, meskipun belakangan pada tahun 1999 akhirnya mendapatkan status Provinsi”, tutur anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Demokrat ini.

Baca Juga  Merayakan 250 Tahun Kelahiran Beethoven dari Rumah

Oleh karena itu wacana otsus ini mesti dilihat dan dicermati secara baik oleh pemerintah pusat agar bisa mengakomodasi aspirasi dan tuntutan masyarakat Maluku Utara. Hanya saja catatan saya adalah wacana ini mesti diperluas lalu naskah akademiknya dipersiapkan secara baik. karena, kalau saya melihat dimedia sosial ada banyak pertanyaan bahkan gugatan terhadap wacana otsus ini tetapi saya menilai itu wajar saja karena mungkin ketidaktahuan atau persepsi yang macam-macam.

“Ya kita kan tidak mungkin bisa melarang orang untuk berpendapat”, ungkap Rahmi.

Tetapi menurut Rahmi pointnya adalah tuntutan otonomi khusus ataukah daerah istimewa atau apapun namanya itu sangat wajar untuk kita perjuangkan dalam konteks kemajuan Maluku Utara karena kita sudah sangat jauh tertinggal.

Baca Juga  Komisi I DPRD Ambon Kuker ke RSUP dr. Leimena

“Bagi saya wacana Otsus ini tidak hanya semata soal kesejahteraan tetapi lebih dari pada itu, otsus ini adalah soal keadilan. karena sudah 74 tahun usia Republik ini kita tidak merasakan dan masih seperti sekarang ini”, tegas Rahmi.

Ketika ditanya soal respon DPRD dalam mengawal wacana Otsus ini, mantan ketua KPUD Maluku Utara ini menegaskan bahwa ia dan kawan-kawan di DPRD siap mengawal apabila aspirasi ini sampai ke DPRD.

“kita akan all out untuk memperjuangkan tetapi memang ini harus diwacanakan secara luas keterlibatan para pihak, kemudian naskah akademiknya juga harus disiapkan secara baik agar tuntutan ini benar benar punya alas argumentasi dari berbagai perspektif”, pungkasnya. (red)