RAPBD 2018, alokasi belanja langsung capai 48%

oleh -41 views
Link Banner

@PorosTimur.com | Ambon : Perubahan APBD Kota Ambon di tahun 2017 maupun RAPBD tahun 2018, memberikan porsi yang lebih besar bagi belanja langsung.

Dimana, untuk tahun 2018 nanti RAPBD Kota Ambon merepresentasikan alokasi belanja langsung sebesar 40%, atu meningkat 16% dari tahun sebelumnya yang hanya berkisar pada 32%.

Saat dikonfirmasi wartawan, di Ambon, Selasa (28/11), hal ini dibenarkan Ketau DPRD Kota Ambon, James Maatita.

Menurutnya, RAPBD Kota Ambon tahun 2018 yang menyentuh angka 1 trilyun, tidak berbeda dengan tahun lalu.

Link Banner

Namun porsi yang diberikan kali ini, akunya, lebih signifikan pada belanja langsung agar bisa berimbang dengan belanja tidak langsung (belanja pegawai).

”Untuk tahun 2018 presentasi belanja langsung itu dari 32 persen, naik menjadi sekitar lebih dari 48 persen. Tidak berimbang dengan belanja tidak langsung yang beberapa tahun terakhir itu belanja tidak langsung kita masih berada di angka 60 sampai 70 persen,” ujarnya.

Baca Juga  Ditengah Persoalan Covid-19, Sektor Perikanan Halbar Tetap Stabil

Alokasi belanja langsung yang mulai diperbanyak ini, jelasnya, akan lebih banyak dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, serta belanja-belanja modal.

”Tujuannya adalah bahwa APBD ini sebagai instrumen pembangunan memang, selayaknya dialokasikan untuk belanja bagi kepentingan publik, atau belanja yang dirasakan langsung oleh publik,” tegasnya.

Pengalokasian belanja langsung yang diperbesar volumnye itu, akunya, mampu mencapai di atas 45%.

Di lain sisi, volume belanja langsung yang diperbesar ini, jelasnya, memenuhi amanat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk pengalokasian 10% dana desa.

”Jadi setelah perubahan APBD ditambah dengan tahun anggaran baru 2018, rata-rata seluruh pengalokasikan anggaran untuk belanja pembangunan desa sekitar Rp 101 milyar. Jadi, dengan angka sebesar itu kita berharap bahwa seluruh pemerintah negeri dan desa mampu mengelolanya,” jelasnya.

Baca Juga  Cegah Penyebaran COVID-19, Warga Galunggung Diminta Hadapi Ujian Ini Dengan Pasrah Kepada Allah

Begitupun pengalokasian, akunya, dilakukan per negeri dan per desa, disesuaikan dengan peraturan walikota, berikut mekanisme pembayaran dan mekanisme penyerahannya.

”Dan kita berharap bahwa seluruh kepentingan untuk baik pembangunan infrastruktur pemberdayaan publik di desa bisa terwujudlah sehingga pembangunan dapat diarahkan oleh kebijakan pemerintah pembangunan dari desa ke kota bisa terwujud oleh Pemerintah Kota Ambon,” timpalnya.

Ditambahkannya, alokasi pendidikan maupun kesehatan sudah dirancang dalam RAPBD untuk memenuhi syarat pengalokasian yang ditentukan.

Begitupun dengan 10% alokasi untuk pembangunan  desa, tambahnya, merupakan facemoney yang diserahkan kepada pemerintah desa yang kemudian dikelola sendiri oleh pemerintah desa.

”Yang kita harapkan yang pertama dari pemerintah kota ke desa itu adalah pendampingan penting bagi mereka kemudian dikelola untuk pemanfaatan dana ini. Yang kedua adalah partisipasi seluruh pemerintah desa di koordinir oleh kepala desa dan badan musyawarah desa untuk kemudian bisa memperhatikan kepentingan kepentingan otoritas di desa,” pungkasnya. (Febby Sahupalla)