RAPBD Maluku tahun 2018 defisit Rp. 20,54 milyar

oleh -73 views
Link Banner

@Porostimur.com | Ambon : Menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Maluku, Karang Panjang-Ambon, Gubernur Maluku, Ir. Said Assagaff, berkesempatan menyerahkan langsung Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2018, Senin (27/11).

”Rapat Paripurna hari ini, dalam rangka Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Maluku tahun 2018, sejatinya merupakan kelanjutan dari Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018 yang sudah berlangsung beberapa waktu lalu,” ujarnya.

Mengacu pada pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juncto pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007, tentang perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka seyogyanya penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD kepada DPRD ,paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober.

”Namun padatnya kegiatan Pemerintah Provinsi Maluku dan agenda DPRD Provinsi Maluku, maka Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018 baru dapat kami sampaikan pada hari ini,” jelasnya.

Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, akunya, maka APBD harus menjadi instrumen penting dalam rangka mewujudkan masyarakat Maluku yang rukun, religius, damai, sejahtera dan aman dijiwai semangat Siwalima berbasis kepulauan secara berkelanjutan.

Baca Juga  Gempa Magnitudo 7.2 Labuha, 2 Orang Meninggal Dunia, Ribuan Mengungsi

Dimana, organisasi perangkat daerah (OPD) dalam merencanakan program dan kegiatan serta anggara, juga menetapkan indikator, tolok ukur dan target kinerja, sehingga dapat diukur tingkat keberhasilan dan kinerjanya.

”Dalam kaitan itulah, perkenankan saya menyampaikan secara garis besar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku tahun Anggaran 2018 ini,” tegasnya.

Diakuinya, Pendapatan Daerah direncanakan meningkat dari Rp. 3,15 trilyun menjadi Rp. 3,46 trilyun, atau kenaikan sebesar Rp. 314,13 milyar (9,98%) dari tahun sebelumnya.

”Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, lanjut Assagaff, direncanakan Rp.806,82 milyar. Ini melebihi tahun anggaran 2017 sebesar Rp.698,91 milyar, atau bertambah sebesar Rp.107,91 milyar atau naik 15,44 persen,” jelasnya.

Dana Perimbangan direncanakan meningkat menjadi Rp. 2.64 trilyun dari Rp. 2,43 trilyun, atau bertambah sebesar Rp.203,49 milyar (kenaikan 8,36%).

Baca Juga  Lagi Lima Perawat di Ambon Terkonfirmasi Positif COVID-19

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, direncanakan meningkat Rp. 2,72 milyar menjadi Rp. 18,47 milyar, atau mengalami kenaikan sebesar 17,30% dari tahun sebelumnya.

”Kedua, pada bagian Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp.3,48 trilyun rupiah atau naik sebesar Rp. 309,18 milyar atau 9,74 persen dari tahun anggaran 2017 yang hanya sebesar Rp. 3,17 trilyun,” tegasnya.

Belanja Tidak Langsung, akunya, direncanakan meningkat dari Rp 1,63 trilyun menjadi Rp. 1,95 trilyun, atau meningkat sebesar Rp. 320,42 milyar (kenaikan 19,65%).

Begitupun Belanja Langsung, akunya, direncanakan sebesar Rp. 1,53 trilyun, mengalami penurunan penurunan sebesar Rp 11,24 milyar dari tahun sebelumnya (turun 0,73%).

”Dari gambaran keuangan daerah seperti yang disebutkan di atas, maka terjadi defisit anggaran sebesar Rp. 20,54 milyar sebagai akibat dari pendapatan yang lebih kecil jika dibandingkan dengan belanja daerah,” tegasnya.

Menurutnya, sekalipun terjadi defisit, namun jumlahnya lebih rendah jika dibandingkan dari tahun anggaran 2017 sebesar Rp 25,49 milyar.

Baca Juga  Satgas Yonif RK 732/Banau, Kolakops Rem 151, Serahkan Hadiah Kepada Pemenang Lomba Cipta Puisi HUT RI

Selain itu, jelasnya, Pembiayaan Daerah yang merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

”Pada sisi Pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah direncanakan sebesar Rp. 20,54 milyar yang bersumber dari Estimasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2017, sedangkan Pembiayaan yang merupakan Pengeluaran Daerah tidak dianggarkan,” timpalnya.

Dimana, tegasnya, pada Pembiayaan Daerah tersebut sudah tercamtum Pembiayaan Netto sebesar Rp. 20,54 milyar yang bisa digunakan menutupi defisit tadi.

Sekalipun anggaran terbatas, tambahnya, namun seluruh kebijakan program dan kegiatan yang dihasilkan, harus dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

”Demikian yang dapat disampaikan. Akhirnya saya menyerahkan Nota Keuangan dan RAPBD Tahun 2018 ini kepada Dewan Yang terhormat, untuk ditelaah dan dibahas bersama eksekutif dan selanjutnya mendapatkan persetujuan dan ditetapkan sebagai APBD Tahun Anggaran 2018 yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan,” pungkasnya. (Amy)