Gelar Unjuk Rasa, Ratusan Karyawan PT. IWIP Bentrok dengan Aparat Kepolisian

oleh -521 views
Link Banner

Porostimur.com | Weda: Ratusan karyawan PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) yang melakukan aksi unjuk rasa, Sabtu (04/4/2020) di Site Tanjung Ulie terlibat bentrokan dengan aparat keamanan.

Massa yang tergabung dalam Forum Perjuangan Buruh (FPB) itu, menolak memo yang dikeluarkan oleh perusahaan tambang terbesar yang beroperasi di Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Maluku Utara (Malut) itu.

Massa aksi mendatangi PT. IWIP dengan menggunakan sepeda motor, serta satu unit dump truck dilengkapi dengan sound system, masuk di halaman perusahaan namun massa aksi dicegat oleh aparat keamanan yang telah bersiaga di depan pintu masuk, sekitar pukul 09.00 WIT.

Kordinator lapangan Mardani dalam orasinya mendesak PT. IWIP segera mengembalikan aturan soal izin resmi keterangan izin sakit untuk buruh.

Selain itu juga, hak maternitas kepada buruh perempuan sesuai yang telah diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, harus diberikan oleh perusahan karena itu wajib.

Baca Juga  Polisi Baik ini Bagi Beras untuk Mahasiwa Maluku-Malut di Kota Manado

Aksi yang berjalan cukup lama itu,  tidak diindahkan oleh PT. IWIP sehingga massa aksi terobos masuk ke dalam PT.IWIP untuk bertemu dengan pimpinannya,  namun ditahan lagi oleh pihak keamanan,  hingga terjadi aksi baku lempar. Untuk mengamakan kericuhan itu,  aparat yterpaksa mengeluarkan tembakan gas air mata hingga massa aksi pun membubarkan diri.

Sebelum bubar massa aksi membacakan tuntutan antaranya:  Buruh PT. IWIP tolak dimeskan, apabila buruh dirumahkan, maka PT. IWIP wajib membayarkan gaji pokok buruh.

Selain itu, PT. IWIP harus menerapkan sistem Kesehatan dan keselamatan Kerja (K3) dengan baik, Copot ketua SPSI dari jabatan, Turunkan ibu Rosalina Sangadji dari jabatan, dan kembalikan aturan soal izin resmi keterangan izin/sakit untuk buruh.

Baca Juga  Buntut Pengesahan RUU Cipta Kerja, Warganet Ramai-ramai Blokir Akun DPR RI

Para buruh juga menolak kebijakan sepihak yang merugikan pekerja/buruh PT. IWIP, perusahaan wajib membayar upah basic para pekerja/buruh yang masa cutinya telah selesai tetapibelum dipanggil, berikan hak maternitas kepada buruh perempuan sesuai yang telah diatur dalam Undang-undang Ketenaga Kerjaan No. 13 Tahun 2003 dan pihak perusahaan wajib melakukan pengadaan transportasi untuk para pekerja/buruh.

Humas PT IWIP Agnes Ide Megawati, saat dikonfirmasi mengatakan, terkait dengan penolakan para buruh untuk di rumahkan itu sangat keliru, apabila tinggal di mess, pihak perusahaan bisa mengawasi pergerakan karyawan.

“Mungkin orang yang demo tersebut tidak paham mengenai pencegahan covid-19 dan apa itu covid-19,” kata Agnes saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.

Baca Juga  Tak Dapat DD, Pemda Halbar Tetap Salurkan BLT-DD ke Warga Jaltim

Ditanya soal cuti sakit, Agnes menjelaskan, bahwa cuti sakit dapat diberikan kalau ada keterangan sakit dari puskesmas atau dinas kesehatan.

“Misalnya, ada ibu nama Julianti mulai cuti hamil 21 Feb – 20 Mei 2020 gaji pokok tetap dibayarkan,” jelas Agnes

“Jadi sebenarnya tidak ada masalah biasanya kalau ada karyawan yang demo atau provokator memang mereka nya tidak berlaku benar,” kata Agnes lagi. (red/rtm/idc/bmc)