Ratusan Pedagang Pasar Mardika Tolak Kehadiran PT. BPT

oleh -30 views

Porostimur.com, Ambon – Ratusan pedagang pasar Mardika menolak kehadiran PT. BPT karena dinilai merugikan para pedagang.

Demonstrasi yang berlangsung sekira pukul 9.00 WIT itu, dimulai dari Kawasan Pasar Mardika, dan berakhir di depan Pelabuhan Slamet Riyadi, dikawal ketat aparat kepolisian. Aksi yang berlangsung beberapa jam tersebut sempat memicu kemacetan.

Salah satu pedagang Pasar Mardika Benny Adam, yang ikut dalam aksi tersebut, mengatakan, ada sebanyak 260 pemilik ruko yang akan digusur secara paksa oleh Pemerintah Provinsi Maluku, dengan dalil tidak membayar retribusi.

“Alasannya, karena kita tidak membayar retribusi kepada pemerintah provinsi. Kami itu mau bayar tapi harus sesuai dengan nominal yang dikeluarkan oleh Pemda,” jelas Adam.

Selaku Pedagang pasar mardika, Benny Adam mengatakan, 260 pemilik ruko yang akan digusur secara paksa oleh pemerintah provinsi, Alasannya karena tidak membayar retribusi kepada pemerintah provinsi tetapi nyata-nyatanya retribusi mau dibayar oleh pedagang tapi sesuai dengan nominal yang dikeluarkan oleh Pemda.

“Bukan melalui harga yang ditetapkan oleh BPT, karena BPT menerapkan target setahun 100 juta. Sementara dari pemerintah provinsi 22 juta setahun.

Jadi aksi penolakan ini, karena kami semua tidak mau menerima kehadiran BPT di sini dia adalah pihak ketiga sama dengan dia depkolektor

“Dia membuat usaha dalam usaha dia masuk dalam tubuh pemerintahan provinsi untuk mencari keuntungan ini kami tidak ada mau menerima itu dan kami diancam untuk digusur dan dikosongkan bangunan kami,” kata Adam kepada wartawan usai demonstrasi di Ambon, Senin (8/1/2024).

Menurut dia, penetapan Pemerintah berbeda yang Diterapkan Bumi Perkasa Timur (BPT). Karena BPT menerapkan target setahun 100 juta.

Baca Juga  Real Count KPU 44% Caleg DPRD Maluku Utara: Ini Jagoan dari Dapil 5, Sula-Taliabu

“Sementara dari Pemerintah Provinsi sebanyak senilai Rp22 juta setahun. Jadi kami melakukan aksi penolakan ini, sebab kami semua tidak mau menerima kehadiran BPT di sini,” kata Adam.

Dijelaskan Adam, aksi ini spontanitas dari masyarakat penghuni ruko Mardika. Mereka menuntut masalah ini diselesaikan secara baik-baik, jangan ada paksaan seperti ini. Sebab kami diancam dengan cara menutupi atau mengosongkan Ruko dan bangunan kami.

“Perhatian untuk semua, bagi siapapun mereka yang akan memimpin besok-besok, tolong perhatikan kami. Kami bukan orang ilegal. Kami bukan penduduk ilegal, kami pembayar pajak terbesar di Kota Ambon. Jadi tolong sampaikan ke Pak Walikota tentang semua ini,” tandasnya, mengutip ameksonline.

Diketahui, Pemerinta Provinsi (Pemprov) Maluku melalui surat Gubernur nomor : 000.2.3.2/32II tanggal 28 Desember 2023 perihal pemberitahuan pengosongan Ruko, telah memerintahkan para penghuni ruko mengosongkan tempat yang mereka tempati.

Baca Juga  Yamaha Fino Final Edition Meluncur, Diproduksi Terbatas Cuma 999 Unit

Hal tersebut juga didasari Surat Perintah Tugas Gubernur Maluku Nomor : 000.2.3.2-I083 tanggal 28 Desember 2023 kepada Kepala Satuan Pamong Praja (Kasat-Pol PP) Provinsi Maluku. (red/ao/lm)

Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News

No More Posts Available.

No more pages to load.