Ratusan putra Papua tak lolos polisi, massa duduki kantor DPRD dan MRP

oleh -51 views
Link Banner

@Porostimur.com | Manokwari : Ratusan anak asli Papua dinyatakan tidak lolos dalam tes anggota Polri tahun 2018 ini.

Dengan tidak lolosnya ratusan anak asli Papu dalam seleksi anggota Polri ini, dinilai sebagai tidak berlakunya hak-hak dasar orang asli Papua (OAP), sesuai UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001.

Dengan kata lain, Otsus dimaskud sudah mati dan tidak berlaku lagi.

Tak terima dengan kondisi itu, lagi-lagi puluhan massa berdemonstrasi ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat, Jumat (11/5).

Puluhan masa ini terdiri dari orang tua casis dan mahasiswa peduli masyarakat asli Papua.

Sebelumnya, massa pendemo ini berkumpul sejak pukul 09.00 Wit, kemudian melakukan long march dari depan Kampus Unipa, hingga ke Kantor MRP-PB yang berada di Jalan Siliwangi.

Baca Juga  RSUP Leimena Ambon Peringati Hari Kesehatan Nasional ke-56

Rupanya dalam aksi kali ini, para orang tua dan masyarakat serta mahasiswa yang merasa kalau pada tes seleksi anggota polri tahun 2018 ini, tidak ada keberpihakan kepada anak asli papua.

Pada hal menurut mereka, seyogianya UU Otonomi Khusus (Otsus) harus mempunyai peran dalam situasi seperti ini.

Aksi demonstrasi ini dipimpin langsung oleh Garda Motor Jalur Barisan Merah Putih, tidak hanya menduduki kantor MRP PB, namun kantor DPR PB juga disambanginya.

”Kami datang untuk minta komitmen, karena selama proses seleksia anggota Polri, ternyata hak-hak orang asli papua di abaikan. Sehingga kami minta DPR dan MRP untuk secepatnya melakukan upaya pendekatan dengan pihak kepolisian, agar anak-anak asli Papua dapat terakomodir,” teriak salah satu pendemo yang notabene merupakan orang tua salah satu casis.

Baca Juga  Polsek Kei Besar Gelar Razia Miras di Pelabuhan Laut Elat

Tidak hanya melakukan orasi, namun masa juga membawa beberapa spanduk yang bertuliskan ”Solidaritas Mahasiswa Pemuda Masyarakat Peduli Orang Asli Papua, bersatu dan berjuang bersama rakyat demi nasib OAP. Sehingga kami meminta Fraksi Otsus dan MRP PB, untuk memperjuangkan nasib masyarakat asli papua, sesuai UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001”.

Pendemo menganggap bahwa sejauh ini Fraksi Otsus di DPRD Papua Barat, tidak berani menunjukkan eksistensi dalam membela nasib OAP.

Bahkan, menurut pendemo perlindungan, keberpihakan dan pemberdayaan masyarakat asli Papua, rupanya hanya menjadi simbol belaka.

Dari pantauan @Porostimur.com, tidak nampak satupun anggota DPRD Papua Barat yang menemui massa saat demoonstrasi digelar selang 2 jam itu,.

Baca Juga  Doni Monardo: Tidak Ada Negara yang Siap Hadapi Covid-19

Meski demikian, massa tak kenal menyerah dan berjanji akan terus menunggu hingga ada anggota DPRD maupun MRP-PB, yang bersedia menemui mereka. (jefri)