Ray Rangkuti: Kampanye Tak Pilih Parpol Pendukung Omnibus Law bukan Kriminal

oleh -10 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Tantangan Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin kepada masyarakat agar tak memilih Parpol pendukung UU Omnibus Law pada Pilkada 9 Desember mendatang dianggap sebagai tantangan yang menarik. Meski dalam penerapannya akan sulit terwujud. Tetapi, peluang untuk melakukan itu tetap terbuka.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti di Jakarta. Menurut dia, sulitnya mewujudkan dukungan luas masyarakat untuk tak mencoblos pada Pilkada mendatang disebabkan banyak faktor. Misalnya; varian dukungan Parpol yang beragam. Terkadang, kata dia, tokoh yang populer dengan elektabilitas tinggi malah didukung oleh Parpol Pro UU Omnibus Law.

“Dalam bahasa lain, di dalam pilkada, faktor tokoh jauh lebih menentukan dibanding nama partai. Terkadang banyak pemilih tidak melihat apa partainya tapi siapa tokohnya,” katanya.

Baca Juga  Muhammadiyah Umumkan Hari Raya Idul Adha 2020 10 Zulhijah 1441 H Jatuh Hari Jumat 31 Juli 2020

Akibat Faktor ketokohan itu, masyarakat kerap kali memilih karena kedekatan, keakbraban, dan kebaikan hati seorang kontestan. Faktor prestasi tak lagi menjadi pertimbangan utama dalam penentuan pilihan.

Link Banner

“Belum tentu ada ruang untuk kampanye agar tidak memilih partai atau pasangan calon yang mendukung UU Omnibus Law. Kampanye begini, bisa dianggap sebagai kampanye hitam. Dan potensi ke arah sana kuat, sebab, ada banyak kecenderungan untuk mempolisikan pandangan kritis, apalagi jika terkait dengan hak yang merugikan pasangan calon,” katanya.

Tetapi, kata dia, tantangan Azis Syamsudin bukan tanpa peluang untuk diwujudkan. Tantangan itu bisa terealisaai jika ada kekuatan sipil yang aktif mengkampanyekan itu.

“(Caranya) Dimulai dari mempersempit partai yang dinyatakan pendukung dan pengusung utama UU Omnibus Law. Dari pemetaan itulah dibuat dasar acuan untuk memilih Paslon tertentu,” katanya.

Selain itu, masyarakat juga perlu mempertanyakan soal sikap calon kepala daerah atas UU Ciptaker. Pro atau kontra. Cara itu penting untuk mempertimbangkan sikap politik masyarakat untuk memilih atau tidak memilihnya pada saat coblosan 9 Desember mendatang.

Baca Juga  Masjid Terbesar dan Termegah di China Berubah Jadi Kantor Komunis

“Mengingat ini sudah menjadi tantangan Wakil Ketua DPR, maka menjawab tantangan itu di Pilkada ini bukanlah perbuatan kriminal,” katanya.

Dia menambahkan, dalam UU pilkada, tindakan menegasi paslon untuk tidak dipilih bukanlah kejahatan pilkada. Kampanye negatif itu bagian dari sumbangsih demokrasi yang harus dijaga.

“Oleh karena itu, memberi ruang bagi aktivitas kampanye negatif sama pentingnya dengan kampanye positif. Keduanya bagian dari subtansi kampanye. Maka dan oleh karena itu, Paslon, partai tidak boleh melakukan tindakan pemidanaan atas aktivitas ini,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin menantang pihak-pihak yang menolak UU Omnibus Law yang telah diputuskan pada 5/10/2020 lalu untuk tidak memilih Paslon yang diusung Parpol pendukung UU Omnibus Law. (red/akurat)