Rayakan HUT Ke 18, Partai Demokrat Kepulauan Sula Pakai Fasilitas Pemerintah

oleh -95 views
Link Banner

Porostimur.com | Sanana: Perayaan Ulang Tahun Partai Demokrat ke 18 di Kapupaten Kepulauan Sula menuai Sorotan.

Pasalnya perayaan Ulang Tahun tersebut, diduga menggunakan fasilitas milik pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula dan melibatkan Apartur Sipil Negara (ASN).

Sebuah video pendek yang kini beredar luas di Sula maupun di media sosial, memperlihatkan gambar dan logo pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula pada kursi yang dipakai pada acara yang digelar malam ini, Minggu (8/9) di Sanana.

Kursi berlogo Pemda Kepulauan Sula

Porostimur.com juga menerima gambar yang memperlihatkan kursi serta piring makan berlogo pemerintah Kepulauan Sula yang dipergunakan pada acara peringatan HUT itu.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, Ilyas Yainahu mengaku kaget dan sangat menyayangkannya.

Baca Juga  Tahun 2021 Negeri Urimessing Punya Raja Definitif

Menurutnya, Hendrata Thes selaku bupati, semestinya dapat bertindak arif dan bijaksana, apalagi posisi Hendrata sebagai pembina politik di Kepulauan Sula.

Politisi PKS ini menuturkan, Hendrata Thes harusnya bisa membedakan mana urusan partai dan mana urusan pemerintahan.

“Sangat disayangkan bila acara partai terus menggunakan fasilitas milik pemerintah. Apalagi ada pelibatan ASN. Ini tidak saja kurang etis tapi berpotensi melanggar Undang-Undang,” tukasnya.

Ilyas juga mengatakan apa yang dilakukan oleh Hendrata telah menciderai rasa keadilan partai politik lain.

Piring berlogo Pemda Kepulauan Sula

Sementara itu, akademisi STAI Babussalam Sula, Sahrul Takim mengatakan, praktek seperti ini tidak etis dan menunjukkan arogansi Hendrata sebagai penguasa.

“Apa yang dilakukan Hendrata Thes dan Partai Demokrat malam ini, menunjukkan arogansi dirinya dan partai politik yang dia pimpin,” papar Sahrul.

Baca Juga  Fakultas Teknik Unibrah Sukses Gelar Webinar Nasional

Mantan Ketua HMI Cabang Sanana ini menuturkan, penggunaan fasilitas pemerintah oleh partai politik merupakan pelanggaran terhadap etika birokrasi dan etika publik, apalagi bila benar ada pelibatan ASN dalam kegiatan tersebut.

“ASN itu tugasnya melayani masyarakat, bukan melayani pimpinan apalagi melayani partai politik,” pungkasnya.

Ketua DPC Partai Demokrat Kepulauan Sula Ajrin Duwila yang dihubungi media ini via whats app mengatakan masih mengikuti kegiatan Ulang Tahun dan berjanji akan mengkonfirmasi hal tersebut kepada panitia pelaksana. (raka)