Realitas Parlemen Buru Selatan: Sebuah Kritik dan Saran

oleh -304 views
Link Banner

Oleh: Hasan Bahta, Pemuda Buru Selatan

Reformasi menuntut tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara transparan, terbuka, profesional, demokratis dan akuntabel. Kondisi seperti itu diperlukan agar ke depan, perjalanan kita sebagai bangsa secara kualitatif meningkat di semua sektor kehidupan. Baik Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan lembaga-lembaga negara yang lain termasuk, lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada. (Hardhini dkk, 2016).

Reformasi politik pada tahun 1998 membawa keterbukaan proses di lembaga legislatif yaitu di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota, melalui perubahan politik secara periodik setiap lima tahun sekali melalui pemilu. (Rudy Tonubessi, 2011).

Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah telah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

Sebagai lembaga perwakilan di daerah, DPRD merupakan representasi dari rakyat di daerah yang diwakilinya dan sebagai penentu kebijakan publik di daerah menjadi fungsi yang sangat strategis. DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi legislasi, anggaran dan fungsi pengawasan.

Fungsi legislasi adalah fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Sedang fungsi anggaran adalah fungsi DPRD bersama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.

Adapun fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan
kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program
pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah. (Pasal 316 Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Lembaran Negara Tahun 2014. Nomor 182).

DPRD Buru Selatan periode 2014-2019 yang diharapkan dapat memperbahrui segmen mentalitas anggota dan lembaga DPRD justru tenggelam dalam pergulatan kepentingan individu yang secara empiris sungguh miris sebagai fakta yang jauh dari harapan kita semua. Begitu juga dengan DPRD hasil pemilu 2019, tak jauh berbeda dengan parlemen sebelumnya (2014), karena sebagian besar masih terpilih pada periode 2019-2024.

Baca Juga  Ketua FPII Kepsul Meminta Kapolres Menindak Lanjuti Kasus Jalan Waitinagoi-Wailoba

Gagasan, ide dan semangat perubahan, kemajuan daerah yang diucapkan saat menemui masyarakat atau konstituen. Idealisme, kepekaan, dan sensitivitas yang ditampilkan sebagai “citra diri” saat masa kampanye seakan tergilas dan terpatahkan dengan kenyataan politik setelah duduk di kursi parlemen yang terhormat. Yang nampak hanyalah gaya elitis dan pragmatis.

Arus interaksi politik antara legislator (parlemen) dan eksekutor (pemerintah) serta temu kepentingan politik di lingkungan parlemen dan pemerintah menjadi persoalan baru ketika dihadapkan pada kepentingan subjektif kedua lembaga dan hitung-hitungan politik individu dan kelompok atas desain kebijakan publik. Fakta menunjukkan anggota parlemen yang terhormat seringkali terjebak pada wilayah subjektivitas yang melampaui kehendak aspirasi yang semestinya dijalankan secara komprehensif dan terintegrasi dengan sistem manajemen politik yang handal.

Yang tak kalah pentingnya adalah pergulatan kepentingan diantara kedua belah pihak (legislatif dan eksekutif) sering menafikan tugas yang sesungguhnya sebagai abdi daerah dan abdi masyarakat. Rumusan kebijakan yang merupakan manifestasi aspirasi rakyat seringkali dikesampingkan, dan dianggap tidak terlalu penting untuk digeluti. Sampai saat ini kenyataan empirik masih sangat jauh dari ideal. Karena itu kritik dan sentuhan terhadap parlemen harus tetap didorong agar bisa terjadi transformasi nilai, khususnya etika politik dalam menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, demokratis, berdaya dan berhasil guna.

Mencermati realitas politik di Parlemen Buru Selatan sebagaimana diuraikan di atas, maka ke depan harus bisa meningkatkan peran kelembagaan secara sistematis dan kemampuan individu (capacity building), pemahaman dan wawasan (insight), keterampilan (skill) untuk menjalankan fungsi-fungsi legislatif serta mampu melakukan otokritik, di samping menyiapkan diri pula untuk menerima terpaan kritik dari luar. Hanya dengan itu parlemen kita akan mengalami perubahan fundamental untuk memerankan hakikat tugas seorang senator (wakil rakyat) yang sesungguhnya. Anggota dan lembaga parlemen Buru Selatan dituntut menjadi lebih rasional, professional, transparan, dan akuntabel.

Dalam pandangan Radhar Panca Dahana (2015:218) menjadi anggota parlemen, tak lebih dari satu pilihan kerja “bayaran” yang kadang artifisial, sekadar memenuhi jadwal. Rasa bangga dan terhormat karena dipercaya oleh banyak orang, tidak menjelma menjadi wibawa, empati, dan produk yang membela habis masa kini dan masa depan mereka yang diwakilinya.

Baca Juga  Pilkada 2020, PDI Perjuangan Malut Buka Pintu Koalisi

Melihat urgennya tugas pokok dan fungsi DPRD bersama Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas produk hukum, kualitas proses penganggaran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan peningkatan kapasitas demi terwujudnya sinergi dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah.

Dengan demikian, perlu meningkatkan peforma lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan terbuka dan modern. Agar dalam menjalankan tugas fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan ini bisa berjalan sesuai amanat dari masyarakat dan meningkatkan interaksi masyarakat dengan dewan supaya dapat terjalin setiap saat.

Parlemen modern dapat dipahami sebagai
parlemen yang membuka akses seluas-luasnya kepada publik agar terlibat dalam proses pengambilan kebijakan. Akses tersebut dibuka untuk memanfaatkan penggunaan teknologi informasi digital seperti website dan sosial media. Publik atau masyarakat luas dapat memberikan masukan, saran, pendapat, koreksi, pengawasan terhadap isu-isu yang sedang dibahas baik terkait dengan pelaksanaan tugas legislasi, anggaran maupun pengawasan. Dengan demikian proses dan pengambilan keputusan di parlemen dapat lebih cepat.

Penggagas Kaukus Parlemen Bersih, Arbi Sanit dkk, menelorkan sejumlah pandangan kritis yang jika diterapkan akan berdampak baik terhadap posisi parlemen lokal (DPRD) kita. Pertama : internal kelembagaan dan seorang individu anggota DPRD harus memiliki komitmen etika-moral, bersih dari praktik korupsi, kapabel, dan akuntabel pada rakyat.

Kedua : representatif, dalam makna parlemen tidak hanya mewakili rakyat secara numerik (kalkulasi angka) di daerah pemilihan (dapil), tetapi sesungguhnya merupakan penerima mandat rakyat secara menyeluruh dalam wilayah administrasi pemerintahan, sekaligus mentransformasikan mandat dari rakyat itu melalui kebijakan daerah yang responsif dan partisipatif. Dengan pengertian lain, parlemen merupakan jembatan antara rakyat dan pemerintah, atau antara negara dan masyarakat. Sekaligus menjadi tali penghubung secara integratif antara kehidupan politik keseharian “everyday life politics” dengan politik formal kelembagaan.

Ketiga : parlemen mempunyai basis politik dan ideologi partai politik. Dia anggota DPRD bukan “petugas” partai, atau lebih kasarnya anggota parlemen bukan abdi dalem penguasa partai politik, melainkan sebagai instrumen perjuangan partai politik untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan rakyat dan mengontrol wilayah eksekutor pemerintah.

Baca Juga  Cerita dari Tokaka

Keempat : parlemen menjalankan fungsi kebijakan dan control (check and balance) kepada pemerintah, agar pemerintahan terselenggara secara akuntabel dan responsif. Kinerja parlemen di sektor kebijakan tentu tidak hanya diukur dari banyaknya produk Peraturan Daerah (perda), tetapi lebih pada sejauh mana perda tersebut seiring dengan aspirasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kelima : parlemen tidak hanya sekedar dilihat sebagai lembaga politik, namun dalam kiprahnya mereka harus memiliki perangkat teknokratis (keahlian, informatif, data analisis kebijakan dan sebagainya) sehingga dalam perumusan dan pengambilan tepat sasaran. (Arbi Sanit, Miriam Budiarjdo, Ibrahim Ambong, Ihlasul Amal, BN. Marbun)

Selain itu, untuk menciptakan parlemen yang baik kita membutuhkan peran partisipasi publik dari elemen strategis seperti : Perguruan Tinggi, LSM, Ormas, yang selama ini sedikit banyak bermain pada ranah capacity building, learning and networking dan supporting system terhadap parlemen. Peran serta elemen strategis dalam bentuk advokasi terhadap regulasi dan perubahan sistem, disadari benar mempengaruhi kebijakan pemerintah, namun mereka bukanlah pengambil keputusan final.

Sungguh pun demikian parlemen yang idealis juga sangat ditentukan oleh peran partai politik, yang kredibel dengan menata sistem kaderisasi yang berkemampuan baik dan handal sekaligus melakukan control kepada wakil-wakilnya di parlemen agar mereka bekerja dengan baik dan bertanggungjawab.

Partai politik juga bisa dapat mengevaluasi wakilnya untuk ditempatkan pada institusi kelengkapan DPRD sesuai capacity building dan dapat merecall anggotanya yang bermasalah hukum (korupsi dan kejahatan lainnya). Sehingga tetap terjaga marwah dan wibawa Partai Politik sekaligus kehormatan lembaga parlemen di mata publik. (Sutoro Eko, 2004).

Akhir kata, menjadi anggota parlemen adalah hak konstitusional setiap warga negara. Namun, seyogyanya hak itu mesti disandarkan pada kesadaran kualitas diri setiap individu yang mau mencalonkan diri. Parlemen yang berkualitas akan sangat bergantung pada kualitas personal anggota parlemen yang ada. Semoga tulisan kecil ini bisa bermanfaat terutama bagi diri saya sendiri. (*)