Refleksi HUT RI Ke-76, OKP Cipayung Plus Kota Ambon Desak Presiden RI Evaluasi Kinerja Gubernur Maluku

oleh -114 views
Link Banner

Porostimur.com | Di tengah-tengah pendemi Covid-19 saat ini, masyarakat Indonesia sedang mengalami krisis multidimensi baik krisis ekonomi, demokrasi, budaya, moral maupun etika. Oleh karena itu OKP Cipayung Plus Kota Ambon yang terdiri dari: HMI, GMKI, PMKRI, GMNI, dan IMM melakukan konferensi pers dalam rangka mendesak Presiden RI untuk mengevaluasi kinerja Gubernur Provinsi Maluku, Murad Ismail.

Konferensi pers yang dihadiri oleh Ketua-ketua Cabang OKP Cipayung Plus Kota Ambon, yakni: Ketua HMI Cabang Ambon, Burhanudin Rumbouw, Ketua GMKI Cabang Ambon, Josias Tivem, Ketua PMKRI Cabang Ambon, Christian Rettob, Ketua GMNI Cabang Ambon, Adi S. Tebwaiyanan dan Ketua IMM Cabang Ambon, Ardi Septian Labaiawa itu, dilaksanakan di Penginapan Star, Sabtu (14/8/21).

Baca Juga  Sentil Mahfud MD, Rocky: Dia Berupaya Kontemplasi dari Sarang Korupsi!

“Kami segenap OKP Cipayung Plus Kota Ambon HMI, GMKI, PMKRI, GMNI dan IMM mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi visi dan misi dan segala kebijakan bapak Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku”, ungkap Ketua HMI Cabang Ambon, Burhanudin Rumbouw.

Menurut Rumbouw, OKP Cipayung Plus Kota Ambon menilai 76 Tahun Indonesia merdeka dan dan tahun lebih provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Murad Ismail dan Barnabas Orno belum menyentuh esensi dari kemerdekan masyarakat di Maluku.

“Kami meminta Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku untuk transparan soal dana SMI, dana bencana gempa bumi, dana Bansos, dana Covid-19, dana 4 mobil bekas dan juga kami mendesak lembaga penegak hukum harus independen dan tegas dalam menegakkan hukum di provinsi Maluku”, tukasnya.

Baca Juga  Ditukar Lahan 256 Ha di Kaltim, Nama Jokowi Jadi Nama Jalan di UEA

Sementara itu, Ketua GMNI Cabang Ambon, Adi S. Tebwaiyanan mengatakan, OKP Cipayung Plus meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tidak anti kritik dan tidak membungkam aspirasi rakyat.

“Sesuai amanat konstitusi negara Republik Indonesia bahwa setiap warga negara berhak menyampaikan pendapatnya di hadapan publik, olehnya itu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku jangan anti terhadap kritik serta jangan membungkam penyampaian aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Dalam konferensi pers tersebut OKP Cipayung Plus Kota Ambon juga mendesak pemerintah provinsi Maluku, DPRD Provinsi Maluku, dan para lembaga penegak hukum untuk membebaskan Risman Soulissa yang ditangkap beberapa waktu yang lalu serta meminta kepada Gubernur Maluku untuk tidak mengintervensi lembaga pendidikan terkait kasus Risman Soulissa.

Baca Juga  Kasus mercuri di SBB, Nanlohy belum bisa dihubungi

“Apabila poin-poin tuntutan ini tidak di respon oleh pemerintah dan lembaga-lembaga penegak hukum, maka kami OKP Cipayung plus Kota Ambon akan melakukan aksi besar-besaran tepat pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021,” ujar Tebwaiyanan (nur)