Bayangkan itu.
Sejak zaman kuda delman masih menjadi teknologi premium, sejak Belanda masih memakai topi tinggi sambil mengangkut gula dan hasil bumi, sampai hari ini ketika manusia sudah bicara artificial intelligence, satelit, mobil listrik, dan wisata luar angkasa, perlintasan di Kemijen masih tetap telanjang tanpa palang pintu.
Kereta apinya berubah. Lokomotifnya berubah. Menteri berubah. Presiden berubah. Seragam berubah. Logo instansi berubah. Bahkan stasiun sekarang punya WiFi dan kopi latte. Tapi rel tanpa palang itu tetap setia seperti monumen kemalasan birokrasi.
Di negeri ini, kadang yang paling awet bukan pembangunan, melainkan alasan. Warga sudah berulang kali meminta palang pintu. Penelitian sudah dibuat bertahun-tahun. Kajian menumpuk seperti skripsi mahasiswa yang hanya dibaca penguji lalu masuk gudang.
Tak cuma itu. Anggaran pun disebut sudah ada. Diskusi berlangsung. Rapat digelar. PowerPoint dipresentasikan. Seminar keselamatan digelar di hotel berbintang sambil menikmati coffee break dan pudding cokelat. Tetapi di lapangan? Rel tetap terbuka seperti mulut buaya lapar.
Lalu muncullah ritual sakral bernama “bukan kewenangan kami.” PT KAI mengatakan penjagaan dan palang pintu adalah kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah mungkin merasa itu urusan pusat. Pusat merasa operator harus ikut bergerak.
