Rencana Rubah Jadwal Finger Print ASN Pemprov Malut, Pj. Sekprov Kena Semprot Akademisi

oleh -46 views
Link Banner

[carousel_slide id=’11594′]

@porostimur.com | Sofifi: Kebijakan Pemprov Maluku Utara menerapkan instruksi Gubernur tentang Kewajiban Kehadiran ASN (Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemprov Maluku Utara (Malut) yang rencananya diberlakukan September mendatang, mendapat kritik tajam dari Akademisi Unibwrsitas Khairun Ternate.

Pemprov Maluku Utara, sebagaimana dikatakan Pj. Sekretaris Daerah, Bambang Hermawan, akan menerbitkan instruksi Gubernur tentang pengaturan finger print kehadiran ASN Pemprov.

Menurut Bambang nantinya sesuai instruksi gubernur, finger print hanya akan membaca kehadiran ASN pada pukul 7:30-8:00, kemudian waktu pulang dimulai pada pukul 16:00-16:30.

Link Banner

Untuk diketahui, selama ini pengaturan finger print kehadiran ASN dihitung mulai pukul 7:30 – 9:30 Wit, lebih dari itu dianggap tidak hadir, dan waktu pulang paling cepat 14:30-16.00 Wit, Hal ini tentu memberikan pilihan kepada ASN untuk menentukan jadwal datang dan pulang kantor.

Baca Juga  Jenderal Bintang Dua Lapor Diri di Kelurahan Nusaniwe

“Artinya, yang pulang 14:30 dan pulang jam 16:00 dibikin sama, ini kan kacau. Jadi sekarang kita ubah,” terang Pj Sekprov Bambang Hermawan d iruang kerjanya, Rabu (7/8) sebagaimana dilansir TIMES Indonesia.

Bambang mempersilahkan ASN yang tidak setuju dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk pindah ke kabupaten/kota yang dianggap sesuai dengan keinginannya.

“Yang tidak sepakat dengan itu silahkan mundur. Kalau ada di kota (ternate) silahkan ke kota, kalau ada di Tidore silahkan di Tidore,” tegasnya

Akademisi Univ. Khairun Ternate, Dr. Mohtar Adam

Menanggapi rencana tersebut, Akademisi Universitas Khairun Ternate, Dr. Mohtar Adam mengatakan, dirinya prihatin.

Kepada porostimur.com, Mohtar Adam memgatakan, selaku pejabat, Bambang Hermawan semestinya tidak menggunakan kekuasaan untuk memaksa aparatur tanpa memikirkan faktor-faktor yang menghambat proses pemindahan pegawai, tanpa menyediakan fasilitas lain.

Baca Juga  BPBD Kepulauan Sula Salurkan Bantuan Pemprov Malut kepada Korban Banjir di Pulau Mangole

“Sedih melihat pegawai dipaksa, sementara sekda diberikan berbagai fasilitas, mulai dari rumah dinas sampai dengan isinya, sehingga nyaman tinggal di Sofifi. Anak-anak sekda tidak ada yang sekolah di Ternate sehingga tak merasakan bagaimana repotnya ibu-ibu ASN yang ada anaknya,” papar Mohtar Adam.

Lebih jauh ia mengataka, regulasi dan penegakan aturan penting sepanjang pemerintah provinsi telah menyediakan berbagai fasilitas pendukung.

“Yang rasionallah kalau mau buat atauran. Jangan seenaknya menggunakan kekuasan. Apalagi sampai memaksa dan mengancam,” pungkasnya (red)