Resmi Bentuk Pansus Interpelasi Pengangkatan Sekwan dan Pilkades, DPRD Kepulauan Sula Adu Kuat Dengan Bupati

oleh -165 views
Link Banner

Porostimur.com | Sanana: Tensi politik di Kepulauan Sula diprediksi bakal kian memanas, hal ini menyusul semakin memburuknya hubungan antara DPRD Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dengan Bupati Hendrata Thes.

Kian meruncingnya seteru ini, akibat ulah Bupati Hendrata Thes yang mengangkat Sekretaris DPRD (Sekwan) tanpa adanya konsultasi dengan DPRD serta penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) seretak dengan alasan yang mengada-ngada.

Akibat sikap semau gue yang ditunjukkan Hendrata, para wakil rakyat Kepulauan Sula resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Interpelasi dan telah diparipurnakan, Jumat (10/1/2020) hari ini.

Penggunaan Hak Interpelasi terhadap masalah pengangkatan Sekwan dan penundaan pelaksanaan Pilkades, diajukan oleh 20 dari 25 orang anggota DPRD yang tergabung dalam tiga fraksi yang ada di DPRD Kepsul, yakni Faksi Basanohi, Fraksi Kebersamaan dan Fraksi Golkar.

Link Banner

Paripurna pengajuan Hak Interpelasi dan Pembentukan Pansus Interpelasi dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepulauan Sula, Sinaryo Thes, didampingi dua Wakil Ketua yakni Ahkam Gazali dan Hamja Umasangadj. Paripurna dihadiri oleh 20 orang anggota DPRD.

Baca Juga  Nitizen Asal Kepulaun Sula Ramai-Ramai Merundung Sejumlah Ketua OKP

Ketua DPRD Sinaryo Thes pada kesempatan itu mengatakan, pengajuan hak interpelasi dan pembentukan Pansus yang diparipurnakan tersebut dialakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2018 serta Peraturan DPRD Kepsul Nomor 1 Tahun 2018.

Hak interpelasi yang diajukan oleh tiga fraksi tersebut menurutnya merupakan jalur yang tepat, karena sudah tidak ada jalur lain selain interpelasi.

“Terkait dengan dua masalah itu, terutama masalah pengangkatan Sekwan, DPRD sudah tempuh semua, termasuk jalur pendekatan persuasif, tetapi hasilnya mentok, untuk itu pengajuan hak interpelasi yang diajukan oleh tiga fraksi saat ini, adalah jalan yang tepat,” ujarnya.

Menurut Ketua DPRD, dengan hak interpelasi ini, DPRD akan memanggil bupati untuk dimintai klarifikasi terhadap dua masalah tersebut, terutama masalah pengangkatan Sekwan yang dinilai oleh DPRD tidak sesuai prosedur.

Baca Juga  Rp46 Miliar Dana Covid, Safrudin: Baru Rp11 Miliar yang Terpakai

“Melalui interpelasi, kita akan panggil Bupati untuk klarifikasi,” kata dia.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kepulauan Sula, Muhammad Natsir Sangaji mengatakan, dengan adanya pansus ini, diharapkan bupati dapat bersikap kooperatif dan bertindak sesuai aturan hukum dan perundang-undangan agar tidak ada kegaduhan.

“Ini tahun politik, jadi mari kita jaga bersama. Jangan karena dia punya kepentingan untuk maju lagi sebagai bupati terus menghalalkan segala cara,” pungkasnya. (red/ifo)