Risma Lapor 21 Juta Data Ganda Penerima Bansos ke KPK, Pengamat: Ada Potensi Skandal Mega Korupsi

oleh -504 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Jika laporan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) benar, maka bisa jadi ada potensi korupsi lebih besar di Kemensos era sebelumnya.

Itu terkait data ganda penerima bansos yang sampai dengan 21 juta yang telah dinonaktifkan.

Demikian disampaikan pengamat sosial politik, Muslim Arbi mengutip RMOL, Ahad (2/5/2021).

“Jika laporan Risma ke KPK itu benar adanya, maka itu satu skandal korupsi besar soal bansos yang dilakukan oleh Kemensos, oleh Menteri sebelum Risma,” ungkap Muslim Arbi.

Link Banner

Karena itu, ia meminta KPK mengusut tuntas 21 juta data ganda tersebut.

Kalau dilakukan oleh oknum atau partai tertentu, maka sudah pasti untuk kepentingan partainya.

Baca Juga  Membaca Kritik JK Soal Kekosongan Kepemimpinan dan Munculnya Habib Rizieq

“Apakah itu oleh oknum-oknum penguasa atau partai-partai penguasa? Atau partai-partai yang koalisi dengan kekuasaan?” kata dia.

“Maka KPK perlu ungkap tuntas dan bongkar skandal di baliknya, tangkap dan hukum pelakunya, tidak perlu rasa takut,” tandas Muslim.

Didukung KPK

Untuk diketahui, Mensos Tri Rismaharini mendatangi KPK, Jumat (30/4) kemarin untuk melaporkan perkembangan 21 juta data ganda penerima bansos yang telah dinonaktifkan.

Perbaikan data itu dilakukan sesuai dengan rekomendasi KPK. Selain itu, Risma juga menyebut adanya temuan dari BPKP maupun BPK tentang data saat itu.

Mantan Walikota Surabaya itu menyatakan, perbaikan data penerima bansos itu sesuai janjinya saat didapuk menjadi mensos.

“Karena ini menyangkut kepada keakuratan terutama pendistribusian dari bantuan sosial,” kata Risma di KPK.

Baca Juga  Mencuri, 5 Pemuda Babak-Belur di atas KM Labobar

Berdasarkan usulan daerah, ada lima juta warga yang diusulkan menerima bantuan.

Untuk daerah yang cukup terpencil semisal suku-suku di pedalaman, masih akan terus disempurkankan dengan data kependudukan.

Sementara, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan, bahwa data sangat berpengaruh terhadap akurasi penyaluran bansos.

KPK juga selalu mendorong agar data masyarakat yang kurang mampu atau miskin itu ditunggalkan.

“Jangan ada data lain selain DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Itu yang jadi acuan ketika dalam penyaluran bantuan sosial,” kata Alex.

Selain DTKS, sambung Alex, ada berbagai data di Kemensos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan raskin yang dipegang di oleh masing-masing ditjen.

Alex menambahkan jangan sampai bantuan itu menjadi tumpang tindih. Sebab, tidak tertutup kemungkinan kalau ada data ganda, penerima juga bisa ganda.

Baca Juga  Bantuan Alat Kesehatan Percepatan Penanganan Covid-19 Tiba di Ambon

KPK mengharapkan nantinya DTKS untuk penyaluran bansos dapat lebih akurat mengurangi terjadinya penyimpangan.(red/rmol/pojoksatu)