APBD Maluku Rp 5.1 M Ternyata untuk Rumah Pribadi Murad Ismail di Wailela

oleh -509 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Gonjang-ganjing tentang Dana APBD sebesar Rp. 5,1 Milyar untuk rehabilitasi Rumah Jabatan Sementara Gubernur Maluku akhirnya menemui titik terang.

Hal ini setelah ada pengakuan dari Sekretaris Dinas PUPR Maluku Affandi Hasanusi

Affandi bilang, rehabilitasi rumah jabatan sementara gubernur demi kewibawaan pemerintah daerah menjamu tamu pusat dan internasional, sebab rumah dinas gubernur di kawasan Mangga Dua, dinilai tidak layak dihuni akibat terdampak bencana gempa tahun 2019.

Tender paket proyek kediaman Murad bergulir di Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).  PT Bhineka Konstruksi sebagai pemenang tender.

“Memang betul rehabilitasi rumah jabatan sementara (gubernur) di LPSE. Tapi bukan pembangunan rumah jabatan sementara gubernur, namum hanya rehabilitasi,” ujar Hasanusi, mengutip kabartimurnews.com, Kamis (3/12/2020).

Baca Juga  Nusalaut dan Ambon Diguncang Gempa Pagi ini

Menurutnya, setelah melalui analisa, rumah dinas gubernur di kawasan Mangga Dua tidak layak ditempati karena rawan longsor dan terdampak gempa bumi tahun 2019. 

“Ketika itu, ada dana untuk rehab rumah dinas gubernur, tapi tidak jadi. Dananya dialihkan untuk rehabilitasi rumah jabatan sementara gubernur. Dengan alasan rumah dinas gubernur tidak layak untuk ditempati,” kilah dia.

Karena itu, rehabilitasi rumah jabatan sementara gubernur di Wailela, menurut Hasanusi penting dilakukan karena dalam jabatan gubernur dan sebagai orang pertama di Maluku,  banyak tamu lokal, nasional, bahkan internasional. 

“Tentu Pemda harus tunjukan wibawa. Coba bandingkan rumah jabatan sementara gubernur sekarang dan sebelumnya. Sekarang tampak wibawa Pemda di situ,” kata Hasanusi.

Baca Juga  Keindahan Cinta Aisyah

Hasanusi katakan, jika tidak rehab rumah jabatan sementara gubernur,  pasca Murad dilantik 2019, sewa rumah atau hotel untuk sementara mahal. “Lebih baik beliau tinggal di rumah dan direhab. Kalau Menteri kunjungan kerja, bertamu di rumah Pak gubernur. Bahkan, pernah nakhoda kapal pesiar sempat ke rumah Pak gubernur. Gubernur itu lambang kewibawaan Pemda,” ujar dia.

Menurutnya, Dinas PUPR Maluku tidak gegabah rehab rumah jabatan sementara gubernur. Sebelum direhab, dia mengklaim telah kordinasi dengan penegak hukum dan ahlih hukum dan menurut penegak hukum dan ahli hukum itu diperbolehkan. “Kalau untuk rehab dananya ada diperbolehkan, kecuali fiktif. Begitu juga Pak Gubernur tinggal di rumah dinas, tapi perbaiki rumah pribadinya. Itu tidak boleh,” tegasnya.

Baca Juga  Ajax Amsterdam Cetak Rekor Usai Libas VVV Venlo 13 Gol

Sekedar mengingatkan, Gubernur Maluku Murad Ismail, sebelumnya membantah perihal adanya anggaran dengan nomenklatur Sehabilitasi Rumah Jabatan Sementara Gubernur Maluku yang menelan biaya sebesar Rp. 5.1 Milyar dalam APBD 2020.

“Tidak ada rumah pribadi gubernur dibangun pakai APBD. “Informasi dari mana itu,” katanya.

Menurut dia, publik Maluku juga tahu, rumah pribadinya sudah berdiri atau dibangun sebelum dirinya menjadi gubernur.

“Orang satu Maluku tau, kalau rumah saya sudah berdiri sejak Saya belum juga menjabat gubernur. Jadi biarkan mereka tebarkan informasi seperti itu sampai mereka bosan sendiri,” tukas Murad, Rabu, 2 Desember kemarin. (Tim)